Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan infrastruktur yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.
Desakan ini muncul setelah sejumlah proyek jalan, jembatan, serta fasilitas umum dinilai belum maksimal dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pemerataan ekonomi di wilayah pedalaman.
Anggota DPRD Murung Raya menilai bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian fisik semata, tetapi juga pada aspek kualitas, daya tahan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan warga.
Beberapa proyek yang baru rampung bahkan sudah mengalami kerusakan ringan, terutama di jalur penghubung antar-kecamatan dan jalan menuju kawasan produksi pertanian.
Kondisi ini, menurut dewan, menjadi sinyal bahwa pengawasan pelaksanaan proyek perlu diperketat.
“Kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur, agar tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar salah satu legislator dalam rapat kerja bersama pihak eksekutif di Puruk Cahu.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyatakan siap menindaklanjuti masukan dari DPRD.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pemerintah akan segera melakukan pengecekan lapangan terhadap proyek-proyek yang dinilai kurang optimal.
Kepala Dinas PUPR Murung Raya menjelaskan bahwa pihaknya akan memetakan titik kerusakan dan mengidentifikasi penyebabnya, termasuk aspek teknis seperti kualitas material serta proses pengerjaan.
“Kami berterima kasih atas perhatian DPRD. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki setiap kelemahan yang ada, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan pihak rekanan agar hasil pekerjaan bisa lebih berkualitas dan tahan lama,” kata Kepala Dinas PUPR Murung Raya.
Pemerintah daerah juga berencana memperluas mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan proyek infrastruktur.
Melalui laporan berbasis komunitas dan sistem pengaduan publik, warga diharapkan dapat ikut memantau perkembangan proyek agar lebih transparan dan akuntabel.
DPRD Murung Raya berharap langkah evaluasi ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur yang menjadi tulang punggung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dengan kerja sama yang baik antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, Murung Raya diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
