Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi kembali terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Seruyan. Kondisi ini telah memicu antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan mendesak intervensi pemerintah.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Seruyan, Subani, mengatakan kelangkaan Solar Subsidi mulai terasa sejak awal Mei 2026. Dampaknya, aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor transportasi, logistik, dan nelayan, mengalami gangguan serius.
“Kelangkaan ini membuat ekonomi terganggu. Truk pengangkut sembako telat, biaya logistik naik, nelayan tidak bisa melaut karena tidak dapat BBM. Kalau dibiarkan, harga kebutuhan pokok pasti ikut naik,” ujar Subani, Rabu 7/5/2026.
Antrean Mengular, Nelayan Pilih Tidak Melaut
Pantauan di lapangan, antrean kendaraan roda empat dan truk mengular hingga ratusan meter di SPBU Kuala Pembuang, Simpang Bangkal dan Hanau. Beberapa nelayan di Desa Sungai Bakau dan Tanjung Rangas mengaku memilih tidak melaut selama tiga hari terakhir karena tidak mendapat jatah Solar.
“Kami sudah antre dari subuh, tapi jam 10 pagi solar sudah habis. Sekali melaut butuh 40 liter. Kalau tidak ada solar, ya kami tidak bisa kerja,” kata Junaidi, nelayan Desa Sungai Bakau.
Selain nelayan, sopir angkutan barang mengaku rugi waktu dan biaya. “Sehari habis buat antre. Muatan telat sampai, ongkos malah tekor buat beli solar eceran yang harganya Rp12.000 per liter,” keluh Herman, sopir pikap.
Desak Pemda dan Pertamina Ambil Langkah
Subani menegaskan, Pemerintah Daerah Seruyan harus segera turun tangan mengatasi persoalan ini. Ia meminta Pemda berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan instansi terkait untuk memastikan kuota Solar Subsidi mencukupi kebutuhan riil masyarakat.
“Saya minta Pemda Seruyan tidak diam. Segera panggil pihak Pertamina dan Dinas terkait. Cek apakah ini masalah distribusi, kuota, atau ada penyelewengan. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” tegas Subani.
Ia juga menyoroti maraknya penjualan Solar eceran di pinggir jalan dengan harga dua kali lipat dari HET Rp6.800 per liter.
“Kalau SPBU kosong tapi di eceran banyak, berarti ada yang tidak beres. Pengawasan harus diperketat,” tambahnya.
Subani mendorong Pemda menerbitkan surat edaran atau kebijakan pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Menurutnya, DPRD Seruyan akan memanggil Dinas Perdagangan dan instansi teknis untuk rapat dengar pendapat dalam waktu dekat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan terkait penyebab kelangkaan Solar Subsidi di Kabupaten Seruyan.
