Angka kemiskinan di Kotawaringin Timur belum mereda. Data yang dipublikasikan tidak memicu diskusi di ruang seminar, melainkan gelombang kekecewaan di kolom komentar media sosial ruang paling jujur tempat publik meluapkan kegelisahan.
Nadanya nyaris seragam, getir, tajam, dan tak lagi menyisakan banyak kesabaran.
“Kursinya dapat beli, setelah duduk mikir diri sendiri. Kesejahteraan rakyat cuma jargon kampanye,” tulis seorang warga. Kalimat singkat itu jadi ringkasan kekecewaan yang mengena.
Yang lain lebih lugas,” DPRD itu bukan wakil rakyat, tapi wakil untuk keluarganya.”
Kepercayaan yang Terkikis
Di tengah arus komentar, satu benang merah menguat kepercayaan publik yang terkikis. Lembaga legislatif yang seharusnya jadi perpanjangan suara rakyat justru dipersepsikan menjauh. Bukan hanya tak hadir, tapi juga tak terasa.
Kritik merembet ke soal distribusi keadilan. Bantuan sosial yang seharusnya jadi jaring pengaman justru dipersoalkan.
“Dana bantuan yang dapat hanya keluarga kaya, rakyat miskin tidak diperhatikan,” tulis warga lain.
Tudingan itu mungkin belum terverifikasi. Namun dalam logika persepsi publik, kebenaran sering dibentuk oleh pengalaman sehari-hari, bukan laporan resmi. Di titik ini, komentar tak lagi sekadar ocehan. Ia berubah jadi indikator, ada yang tak beres dalam relasi kebijakan dan kenyataan.
Dari Kritik ke Kecurigaan
Sebagian warganet melangkah lebih jauh. Mereka tak hanya mengkritik, tapi juga mencurigai.
“Fakta sekali, bukan hanya DPR, tak perlu di jelas kan mungkin masyarakat bisa menilai sendiri.”
“DPR Dewan pengeramput rakyat sebujurnya.”
“Pejabatnya tambah kaya, masyarakatnya tambah sengsara.”
Kalimat-kalimat keras ini menunjukkan publik mulai melihat kekuasaan dengan jarak dan kecurigaan. Dan ketika muncul pertanyaan sederhana, “Fungsinya dan guna DPR apa sih?”, yang dipertaruhkan bukan lagi kinerja, melainkan legitimasi.
Realitas Ekonomi yang Menyempit
Di luar politik, ada realitas lebih konkret: ekonomi sehari-hari. Sejumlah komentar menyinggung ruang hidup masyarakat yang kian terbatas. Aktivitas tradisional disebut makin dibatasi, sementara alternatifnya tak kunjung jelas. Lapangan kerja sempit, akses ekonomi tersendat.
“Berladang dilarang, menambang dilarang. Kerja di perusahaan pun tidak semua diterima, pendapatan minim,” tulis seorang warga.
Kalimat itu menggambarkan situasi kompleks. Kemiskinan di sini bukan sekadar angka statistik, melainkan hasil dari rangkaian kebijakan yang dirasakan tak memberi jalan keluar.
Alarm dari Kolom Komentar
Gelombang reaksi ini, jika dibaca jernih, lebih menyerupai alarm ketimbang serangan. Ia muncul setelah tiga hal bertemu: data resmi yang menunjukkan masalah, pemberitaan yang mengangkatnya, dan pengalaman warga yang mengonfirmasi.
Di situlah jurang terlihat antara kebijakan di atas kertas dan kehidupan di lapangan.
Kini, kritik tak lagi dimonopoli akademisi atau pengamat. Ia datang langsung dari warga, tanpa perantara, tanpa sensor. Publik sudah berbicara. Pertanyaannya tinggal satu: siapa yang mau mendengar.
