Srikandi DPRD Kotim mempertanyakan Pemerintah setempat terhadap persoalan kaum disabilitas di daerah yang dinilai masih belum maksimal dari segi pemberdayaannya.
Devi salah satu Srikandi DPRD Kotim menekankan perlu adanya keseriusan pemerintah daerah kedepan untuk memberikan ruang khusus terhadap kaum disabilitas agar bisa mengembangkan diri secara profesional.
“Perlu kita ketahui bersama, sudah semestinya difabel kita di daerah ini mendapatkan hak- haknya sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, untuk itu kami perlu tekankan agar pemerintah daerah kita kedepannya memberikan atau memenuhi kewajiban tersebut,” ujar Devi kepada MentayaNet pada Sabtu, 12 Oktober 2024.
Legislator PDI Perjuangan dari Dapil IV ini juga meminta agar hak-hak yang harusnya diperhatikan terhadap kaum difabel diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah.
Diterangkannya seperti pengembangan diri, hak dalam bermasyarakat, termasuk hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama melalui beragam potensi individu atau skil dan pendidikan yang layak.
“Sudah ada aturan tersebut, sehingga kami tekankan untuk memaksimalkan fungsi dari aturan yang ada, dan berikan mereka hak- haknya, terutama soal pekerjaan ini bagi kami Legislatif sangat penting agar difabel ini tidak dikesampingkan, banyak mereka difabel ini yang memiliki skil dan kemampuan di bidang pendidikan,” bebernya.
Devia menyarankan agar pemerintah melalui Dinas Sosial (Dinsos) tidak hanya memberikan dukungan fasilitas dalam bentuk bantuan fisik, melainkan mendorong dan mendukung difabel untuk bisa berkembang.
“Tidak semua difabel di daerah ini yang tidak berpendidikan, ada banyak juga yang lulusan perguruan tinggi, punya skil dan kemampuan di bidang-bidang tertentu, ini yang harus mendapatkan hak secara optimal,” tukas Devi.
