Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti kegiatan fasilitasi akhir RKPD di tingkat provinsi, sebagai bagian dari upaya menyinkronkan perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.
Pemkab menegaskan bahwa RKPD harus disusun bukan sekadar dokumen administratif, tetapi sebagai “peta jalan” pembangunan yang jelas, realistis, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“RKPD bukan sekadar daftar kegiatan tahunan — ini harus menjadi acuan program dan kegiatan kita agar pembangunan di Murung Raya berjalan terarah, terukur, dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar pejabat Pemkab.
Fasilitasi ini juga menjadi ruang koordinasi antara kabupaten dan provinsi, agar program pembangunan lokal sejalan dengan prioritas provinsi. Hal ini terutama terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan infrastruktur, serta pelayanan publik.
Pemerintah daerah berharap dokumen RKPD hasil fasilitasi ini bisa segera disahkan dan dijadikan acuan bagi seluruh perangkat daerah.
Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan di Murung Raya bisa lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan — mendukung visi jangka menengah daerah serta kesejahteraan masyarakat.
