Terkait kisruh PPPK di Madina, beberapa pejabat tinggi pemkab Mandailing Natal juga telah dipanggil pihak Polda Sumut untuk dimintai keterangan, tidak hanya eksekutif, tiga pimpinan legilislatif Mandailing Natal yakni Erwin Efendi Lubis, Harminsyah Batubara, dan Erwin Efendi Nasution serta satu anggota DPRD Rahmat Riski Daulay turut menerima surat panggilan permintaan keterangan oleh penyidik , Senin 22 Januari 2024.
Sebelumnya diberitakan disejumlah media, Polda Sumut menetapkan Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis sebagai tersangka atas dugaan suap seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 di Madina. Dimana diketahui sebelumnya, Erwin sudah sempat diperiksa oleh pihak kepolisian.
“Ya, betul ditetapkan (tersangka),” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi Senin 10 Juni 2024, seperti yang dikutip dari berbagai media.
Ditempat terpisah, PW Fast Respon Nusantara (FRN) Sumut selaku Counter Opinion Polri, Sutan Nasution mengapresiasi kinerja Dirreskrimsus Poldasu atas penetapan tersangka baru ini, Dia meminta kepada pihak kepolisian agar terus mengembangkan kasus ini hingga tuntas, jangan berhenti sampai disini saja, Selasa 11 Juni 2024.
“Sebagai Counter Opinion Polri kita mengapresiasi kinerja dari pihak kepolisian yang telah menetapkan tersangka baru, meskipun secara resmi belum di umumkan, kita berharap agar kasus ini tidak berhenti sampai disini saja,”ujarnya
Dia menambahkan, selain ketua DPRD Madina yang dipanggil saat itu, masih ada dua pimpinan dan satu anggota DPRD yang dipanggil, ini pun patut dipertanyakan bagaimana hasil pemeriksaannya.
” Dan jika ada anggota legislatif lainnya yang terlibat kita minta agar diungkap ke publik biar terang benderang,” tukasnya.
Diketahui surat tersebut diterima Sekretaris Dewan pada Kamis (18/01). Keempatnya dipanggil untuk memberikan keterangan seputar kisruh seleksi PPPK di Bumi Gordang Sambilan.
(Tim/Red)
