Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat, yang diharapkan menjadi langkah nyata dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap keluarga miskin ekstrem, terutama anak-anak yang selama ini sulit mendapatkan kesempatan bersekolah karena keterbatasan ekonomi maupun jarak.
“Program ini menjadi jalan baru agar anak-anak dari pelosok bisa sekolah tanpa harus terbebani biaya. Pemerintah sudah menyiapkan fasilitas asrama, makan, dan perlengkapan belajar secara penuh,” ujar Rimbun di Sampit pada 12 Oktober 2025.
Pemerintah Kabupaten Kotim sebelumnya telah mendata 100 calon siswa untuk tahap awal Sekolah Rakyat — masing-masing 50 siswa untuk tingkat SD dan 50 siswa untuk tingkat SMA.
Program ini resmi dimulai pada 30 September 2025, ditandai dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi seluruh peserta.
Menariknya, seluruh kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh pemerintah daerah, mulai dari biaya makan tiga kali sehari, dua kali kudapan, seragam delapan set, hingga fasilitas teknologi seperti laptop untuk mendukung pembelajaran digital.
“Dengan adanya asrama, anak-anak dari pedalaman tidak perlu khawatir. Semua kebutuhan mereka sudah disiapkan, termasuk makanan dan tempat tinggal yang layak,” tambah Rimbun.
Ia juga menekankan, perekrutan peserta didik Sekolah Rakyat dilakukan secara selektif berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga, agar benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Peserta didik direkrut dari pelosok, terutama yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu. Kita ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh daerah.
Rimbun menyebut, inisiatif ini dapat menjadi instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada fasilitas fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru yang bertugas di sekolah tersebut.
“Guru adalah kunci keberhasilan program ini. Kapasitas mereka harus terus ditingkatkan, dan hak-hak mereka jangan sampai terabaikan,” tegasnya.
Meski optimistis, Rimbun berharap pemerintah daerah terus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan, serta tidak sekadar menjadi program seremonial.
“Kita ingin Sekolah Rakyat benar-benar menjadi tempat tumbuhnya generasi cerdas dari keluarga sederhana. Kalau dikelola dengan baik, program ini bisa jadi tonggak penting pemerataan pendidikan di Kotim,” tutupnya.
