Komisi IV DPRD Kotim, Kalimantan Tengah menyoroti carut marutnya berbagai spekulasi adanya oknum penting yang ikut bermain. Mendengar hal in membuat DPRD daerah setempat menyarankan agar dibentuk tim khusus pengawasan BBM.
Kurniawan Anwar, Ketua Komisi IV DPRD Kotim meminta adanya pengawasan kepada setiap SPBU yang sudah menjadi sorotan banyak masyarakat diduga adanya permainan yang tidak pernah berhenti.
“Kami sarankan agar pembentukan tim khusus untuk pengawasan dari DPRD, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kejaksaan, juga Pertamina dan sub bidang lainnya. Ini harus disepakati karena perlu ada kolaborasi dan perlu adanya sinergitas kita semua,” ucap Kurniawan pada Senin, 31 Oktober 2022.
Baca Juga :
Komisi I DPRD Kotim Minta Pengoptimalan Perusda Guna Tunjang SDA Daerah
Kurniawan menjelaskan usulan pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) itu bertujuan untuk mencegah dan menindak penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi yang sudah dan telah terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur.
“Tim khusus itu nantinya selain mengawasi penyaluran bbm bersubsidi agar tidak menyimbang, juga akan berfokus kepada luat dugaan pungli yang terjadi di SPBU, pungutan ratusan ribu oleh oknum tertentu agar sopir bisa antre mendapatkan solar bersubsidi di SPBU. Sayangnya rahasia umum ini belum bisa diungkap oleh penegak hukum,” jelas Kurniawan.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menambahkan kolaborasi diperlukan karena Pertamina mengaku hanya memiliki kewenangan pengawas di areal SPBU.
Sedangkan di luar areal SPBU, pengawasannya menjadi wewenang Kepolisian, Dinas Perhubungan dan pemerintah daerah.
“Sebab itu lah perlu dibentuknya satuan tugas atau tim khusus untuk melakukan pengawasan dan pendindakan terhadap BBM bersubsidi yang rawan diselewengkan,” Demikian Kurniawan.
