Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Murung Raya, kehadiran diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda, K. Zen Wahyu Priyatna, bersama sejumlah pejabat teknis dari perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan harga pangan, terutama komoditas beras yang menjadi penentu stabilitas inflasi nasional.
Ia menekankan bahwa meskipun secara nasional inflasi masih terkendali, kenaikan harga pada beberapa bahan pokok perlu direspons cepat oleh setiap daerah.
“Pemerintah daerah harus aktif memantau perkembangan harga di lapangan, melakukan operasi pasar bila diperlukan, dan memastikan pasokan tetap aman menjelang akhir tahun,” ujar Mendagri dalam rapat tersebut.
Menanggapi hal itu, Asisten II Setda Murung Raya, K. Zen Wahyu Priyatna, menyatakan bahwa Pemkab Mura telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi, termasuk kerja sama lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani lokal.
“Kami terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta menjaga ketersediaan stok bahan pokok melalui monitoring rutin dan dukungan distribusi dari wilayah penghasil,” jelasnya.
Selain fokus pada pangan, Rakor juga membahas penguatan pengawasan terhadap produk hewani, khususnya melalui penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan sertifikasi halal di rumah potong hewan.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga mutu produk sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Rakor turut membahas capaian program pembangunan perumahan rakyat secara nasional.
Hingga awal Oktober 2025, pemerintah mencatat lebih dari dua juta unit rumah telah dibangun di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 270 ribu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan.
Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru.
K. Zen menambahkan, Pemkab Murung Raya akan terus menindaklanjuti hasil Rakor dengan memperkuat koordinasi lintas instansi dan mengoptimalkan potensi daerah untuk menekan laju inflasi, terutama menjelang musim hujan dan periode akhir tahun yang sering menjadi pemicu lonjakan harga.
“Kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, sementara pelaku usaha lokal juga terlindungi. Kestabilan harga bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah konkret ini, Pemkab Murung Raya menargetkan tingkat inflasi daerah dapat terus terkendali di bawah rata-rata provinsi hingga akhir tahun 2025, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
