Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Atinita meminta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan untuk menentukan kebijakan infrastruktur pembangunan harus tepat sasaran dan bersifat transparan agar semua pihak baik DPRD Seruyan maupun masyarakat dapat melakukan pemantauan secara langsung serta berkala.
“Kami menemukan permasalahan infrastruktur di tiga kecamatan di Kabupaten Seruyan, seperti pembangunan jalan dan bangunan penunjang aktifitas masyarakat serta pemerintahan. Artinya, pembangunan itu tidak sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ),” kata Atinita, Kamis 2 Maret 2023.
Menurutnya, Pemkab Seruyan harus bersikap tegas dalam jalannya pemerintahan terhadap hal-hal yang menyalah dan tidak sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah, sehingga anggaran khusus untuk pembangunan digunakan secara benar.
Baca Juga :
Duh! Warga Dusun Kalui Kesulitan Jangkau Layanan Kesehatan Puskemas Pembantu
“Oleh karena itu, hal ini hanya dapat dientaskan melalui arah kebijakan pembangunan Bumi Gawi Hatantiring agar anggaran yang disiapkan benar-benar dipergunakan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah,” pungkasnya.
Politisi Partai Golkar itu menyarankan, Pemkab Seruyan segera melakukan rapat evaluasi untuk membahas hal-hal itu lebih lanjut dan mengetahui penyebab inti mengapa pembangunan di wilayah hulu terkesan tidak ada sama sekali. (Yas)
