Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Tengah dalam beberapa hari terakhir kian memicu keresahan masyarakat. Pemandangan warga rela antre berjam-jam hingga bermalam di SPBU demi mendapatkan BBM kembali terjadi.
Di tengah kondisi tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng, M. Zainal, melontarkan kritik keras kepada PT Pertamina Patra Niaga. Ia meminta Pertamina tidak sekadar menyampaikan klaim stok aman tanpa diimbangi realisasi di lapangan.
Menurut Zainal, pernyataan pihak Pertamina yang menyebut ketersediaan BBM dalam kondisi aman dinilai bertolak belakang dengan fakta yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan hanya bicara kuota aman di media, sementara rakyat harus mengantre berjam-jam bahkan hingga bermalam di SPBU. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah tindakan nyata, bukan sekadar angka statistik,” tegasnya, Jumat 8/5/2026.
Zainal menilai ada jurang lebar antara pernyataan resmi Pertamina dengan kondisi riil. Di satu sisi, Pertamina terus menggaungkan narasi “stok aman, distribusi lancar”. Di sisi lain, pantauan di lapangan menunjukkan SPBU di Palangka Raya, Sampit, hingga Pangkalan Bun dipadati kendaraan. Solar langka, Pertalite dibatasi, bahkan beberapa SPBU tutup lebih cepat karena kehabisan stok.
“Kalau stok memang aman, kenapa antrean sampai mengular 1 kilometer? Kenapa sopir truk logistik sampai tidur di SPBU 2 malam? Ini logika sederhana. Jangan anggap rakyat bodoh,” kecam Zainal.
Ia mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan turun langsung ke SPBU, bukan hanya duduk di balik meja merilis data. “Cek pompa, cek mobil tangki, cek berapa jam warga antre. Itu data yang sebenarnya. Bukan data di atas kertas,” ujarnya.
Kelangkaan BBM ini mulai mengganggu rantai ekonomi. Sopir angkutan barang terjebak antrean sehingga distribusi sembako ke kabupaten telat. Tukang ojek kehilangan penghasilan karena seharian habis di SPBU. Nelayan di pesisir Kalteng tak bisa melaut karena solar sulit didapat.
“Kalau dibiarkan, ini bisa jadi bom waktu. Harga barang naik, inflasi daerah naik, yang rugi rakyat kecil. Pertamina harus bertanggung jawab,” tegas Ketua PWI Kalteng.
PWI Kalteng mendesak Pertamina membuka data real-time: berapa kuota harian tiap SPBU, berapa realisasi pengiriman, dan titik mana yang jadi sumbatan. “Transparansi itu kunci. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang ada mafia BBM, tangkap. Kalau distribusi tersendat, benahi. Jangan korbankan rakyat dengan klaim palsu,” pungkas Zainal.
Hingga berita ini diturunkan, antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya dan sekitarnya.
