DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyatakan ketertarikan untuk melakukan kaji banding dalam pengelolaan anggaran lembaga legislatif, dengan memperhatikan praktik di MasJOS (nama lembaga atau daerah yang dituju sebagai perbandingan).
Keinginan ini diungkap Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Hj. Mariani, dalam salah satu pertemuan internal dewan dan bersama instansi terkait.
Mariani menyebutkan bahwa langkah kaji banding diperlukan agar pengelolaan keuangan DPRD di Kotim bisa lebih efisien, transparan, dan sesuai standar yang baik.
“Kita ingin mengetahui sejauh mana praktik penggunaan anggaran DPRD di daerah lain, khususnya MasJOS, agar kita dapat belajar dan memperbaiki sistem kita sendiri,” ujarnya.
Menurut Mariani, beberapa aspek yang akan menjadi fokus kaji banding adalah mekanisme penyusunan anggaran, realisasi belanja, pertanggungjawaban, serta sistem audit internal.
Dewan berharap dengan membandingkan praktik terbaik, mereka dapat mengidentifikasi kelemahan dan mengambil solusi perbaikan yang konkret.
Menanggapi inisiatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotim melalui Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyambut baik gagasan kaji banding ini.
Kepala Inspektorat Kotim menyatakan bahwa koordinasi antar lembaga pengawas sangat penting agar proses kaji banding berjalan efektif dan hasilnya bisa diadopsi dalam kebijakan internal DPRD dan Pemkab.
Sementara BKAD menyatakan siap mendukung data dan informasi teknis terkait struktur anggaran yang relevan.
Sumber internal Pemkab Kotim menyebut bahwa kaji banding ini sejalan dengan upaya pemerintahan daerah untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas dan integritas keuangan publik.
Bahkan, rencana kaji banding kemungkinan akan ditindaklanjuti dengan workshop bersama, studi lapangan, dan media benchmarking untuk menyebarluaskan hasilnya kepada publik dan pihak-pihak terkait.
Dengan langkah ini, DPRD Kotim berharap tidak hanya kritik dan evaluasi yang meningkat, tetapi juga perbaikan sistem yang berdampak langsung ke efektivitas penggunaan anggaran publik dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja legislatif dan eksekutif di Kotawaringin Timur.
