Angka kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur tak lagi sekadar data rutin Badan Pusat Statistik (BPS). Bagi publik, angka itu kini menjelma menjadi cermin retak arah pembangunan yang dipertanyakan. Sorotan paling keras datang dari kalangan pemuda dan mahasiswa.
Tingginya angka kemiskinan yang dirilis BPS Kalimantan Tengah memicu reaksi berantai. Bukan sekadar kritik, tapi tudingan terbuka: kebijakan daerah berjalan jauh dari denyut realitas masyarakat.
Ketua Umum Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM), M. Ridho, menyebut kondisi ini sebagai alarm keras bagi pengambil kebijakan, terutama DPRD Kotim. Lembaga yang seharusnya jadi penjaga kepentingan rakyat justru dinilai kehilangan ketajaman membaca persoalan paling mendasar.
“Jangan sampai mandat rakyat berubah jadi formalitas tanpa keberanian. Kemiskinan ini bukan sekadar angka, ini soal penderitaan nyata,” tegas Ridho, Selasa 5/5/2026.
Menurut Ridho, masalahnya bukan hanya program yang gagal. Ada kegagalan sistemik: arah pembangunan melenceng, distribusi anggaran timpang, dan minim keberpihakan politik pada masyarakat bawah. DPRD dinilainya terlalu nyaman di ruang prosedural, tapi enggan hadir dalam konflik kebijakan yang butuh sikap tegas.
Dalih efisiensi anggaran, kata Ridho, tak lagi relevan menutup kritik. Publik sudah tahu ke mana arah belanja APBD mengalir. “Yang dipersoalkan bukan angka, tapi keberanian untuk bertanggung jawab,” ujarnya.
Nada serupa datang dari kampus. Ketua BEM STIE Sampit periode 2024–2026, Andriyanto, menegaskan kemiskinan tak bisa terus diperlakukan sebagai rutinitas statistik tahunan.
“Di balik angka itu ada realitas, akses ekonomi menyempit, pendidikan belum menjangkau semua lapisan, lapangan kerja stagnan. Ini bukti pembangunan belum berpihak,” katanya.
Andriyanto menilai Pemda dan DPRD masih terjebak pola kerja administratif, mencatat, membahas, lalu melupakan. Tanpa perubahan pendekatan konkret, kemiskinan hanya jadi agenda seremonial tanpa penyelesaian.
Yang dibutuhkan, tegasnya, bukan rencana di atas kertas, melainkan kebijakan terukur yang langsung menyentuh masyarakat.
“Jika dibiarkan, yang terancam bukan hanya kredibilitas pemerintah, tapi masa depan generasi muda Kotim,” ujarnya.
Gelombang kritik kini tak lagi terfragmentasi. Dari media, organisasi, hingga mahasiswa, semua mengarah pada satu kesimpulan: ada jurang lebar antara kebijakan dan kenyataan.
Dan ketika jurang itu terus dibiarkan, kepercayaan publik tak sekadar menipis perlahan hilang. Pertanyaannya pun bergeser: bukan lagi seberapa tinggi angka kemiskinan, melainkan siapa yang masih punya keberanian untuk menjawabnya.
