Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pemerintah daerah agar melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja para pejabat, terutama mereka yang baru dilantik atau dimutasi ke jabatan baru.
Dorongan ini disampaikan langsung oleh Muhammad Abadi, Anggota Komisi I DPRD Kotim, yang menilai bahwa penyegaran birokrasi harus diiringi dengan pengawasan kinerja yang berkelanjutan.
Menurut Abadi, jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab tinggi, bukan semata-mata posisi kehormatan.
Ia mengatakan, setiap pejabat daerah harus sadar bahwa jabatan itu adalah kepercayaan yang diberikan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan amanah demi kepentingan masyarakat.
“Setiap pejabat daerah harus sadar bahwa jabatan itu adalah kepercayaan. Maka, mereka harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan amanah demi kepentingan masyarakat,” ujarnya pada 12 Oktober 2025.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme evaluasi yang terukur dan periodik, misalnya setiap tiga atau enam bulan sekali.
Dengan cara ini, katanya, Pemkab dapat memantau sejauh mana target kinerja dan pelayanan publik tercapai.
“Evaluasi ini bukan berarti mencari kesalahan, tapi untuk memastikan semua pejabat bekerja sesuai harapan. Kalau ada yang belum maksimal, bisa dibina atau dipindahkan agar kinerja organisasi tetap produktif,” tambahnya.
Abadi juga mengingatkan bahwa setiap mutasi dan promosi jabatan harus berlandaskan pada kompetensi serta rekam jejak kerja, bukan karena faktor kedekatan pribadi atau politik.
Ia menilai, ketika pejabat dipilih atas dasar kemampuan dan dedikasi, maka roda pemerintahan akan berjalan lebih efektif.
“Rotasi dan promosi itu seharusnya dilakukan secara objektif. Kita ingin memastikan bahwa pejabat yang duduk di posisi strategis benar-benar mampu bekerja, bukan hanya menikmati jabatan,” tegasnya.
Ia berharap Bupati Kotim bersama Badan Kepegawaian Daerah segera membangun sistem evaluasi yang transparan dan berkelanjutan, agar pejabat yang diberi amanah memiliki semangat kerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.
