Dugaan penyelewengan pupuk subsidi oleh mafia di kotim mulai marak untuk meraup keuntungan pribadi, Sekretaris Komisi II DPRD Kotim mendukung penuh apabila aparat penegak hukum membongkar penyelewengan pupuk subsidi tersebut.
Syahbana SP, Sekretaris Komisi II DPRD Kotim sangat menyayangkan adanya dugaan penyelewengan pupuk subsidi, semestinya menjadi hak kepada petani yang membutuhkan.
“Selama ini para mafia pelaku pemain pupuk bersubsidi tersebut masih bebas memainkan polanya seakan tidak tersentuh oleh aparat,” ungkap Syahbana pada Senin, 26 September 2022.
Menurut legislator dari daerah pemilihan II (Kecamatan Baamang) ini menilai, sejauh ini masyarakat sebagai petani juga masih terus mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi yang memang diperuntukkan bagi orang atau petani yang tidak mampu itu.
“Sebenarnya, menurut kami untuk membongkar modus itu tidaklah terlalu sulit, karena kebutuhan akan pupuk dari jumlah petani bisa dihitung, tinggal mencari kemana distribusi pupuk bersubsidi itu dilakukan oleh para pemain tersebut, selama ini memang belum tersentuh sehingga belum menimbulkan efek jera bagi para pelaku,” tambahnya.
Anggota dewan yang juga selaku Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kotim ini juga menekankan, pemerintah daerah melalui instansi terkait juga jangan sampai duduk diam saja menanggapi keluhan yang terjadi dimasyarakat.
Baca Juga : DPRD Kotim Inspeksi Mal Pelayanan Publik, Ada Apa ???
Terlepas dari penegakan hukum menurutnya tanggungjawab dinas teknis dalam hal ini adalah mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut agar tidak ada unsur kelalaian.
“Kalau sampai dinas teknis tidak tahu dan hanya menerima laporan dari atas meja saja, itu artinya pengawasan tidak maksimal dilakukan, permainan pupuk ini sebenarnya bukan rahasia umum lagi, dan korbannya selalu para petani lokal kita yang kesulitan bahkan tidak mendapatkan pupuk tersebut,” tukasnya.
Dia juga menduga selama ini program pupuk subsidi yang seharusnya untuk masyarakat petani tergolong tidak mampu itu sengaja di diselewengkan untuk keperluan industri, seperti perusahaan maupun penampung pribadi yang digunakan untuk kepentingan individu pengusaha lokal.
“Tetapi sayangnya, selama ini belum ada tindakan pencegahan, kalaupun ada pengawasan juga masih remang-remang, sehingga perlakuan itu masih terjadi dan sangat merugikan petani kita. Untuk itu perlu kami tekankan, agar semua pihak terkait untuk terlibat dalam memutus mata rantai mafia pupuk bersubsidi di Kotim ini,” tutupnya.
