Wilayah Selatan Kabupaten Kotim yaitu Kecamatan Teluk Sampit ditetapkan pemerintah sebagai lumbung padi untuk ketahanan pangan. Namun, ketersediaan pupuk subsidi sangatlah terbatas bahkan nyaris tidak tersedia dan harganya juga cukup mahal.
Anggota DPRD Kotim, H Rudianur meminta pemerintah daerah agar mengawasi harga pupuk, karena para petani padi di wilayah selatan mengeluhkan mahalnya harga pupuk saat ini, kenaikannya cukup tinggi, sehingga membuat para petani kesulitan untuk membelinya, karena harganya hampir setara dengan harga pupuk non subsidi, selain itu juga langka didapatkan.
“Para petani di wilayah selatan yang merupakan lumbung padi daerah ini mengeluh karena pupuk subsidi sangat langka di dapat seandainya ada itupun harganya sudah tidak subsidi, maka kami meminta pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi aman guna meringankan beban petani yang terdampak tingginya harga pupuk non subsidi,” kata H Rudianur pada 16 Agustus 2024.
Menurutnya harga pupuk non subsidi ini menyebabkan sejumlah masalah seperti terhambatnya produksi serta semakin tingginya harga komoditas pangan.
Maka pihaknya mendesak agar pemerintah daerah aktif dalam hal tingkat pengawasan penyaluran, sehingga penyaluran dari distributor itu bisa dipastikan harga tidak dimainkan dan benar- benar sampai kepada petani.
“Kami melihat kurangnya pengawasan di lapangan sehingga mempermudah oknum untuk mengalihkan pupuk subsidi yang sebenarnya diperuntukan bagi para petani, maka kami minta dinas pertanian harus memperhatikan keluhan para petani, Bukan hanya mendengarkan keluhan mereka saja, tetapi juga bagaimana berikan solusi tepat,” ujarnya.
Dirinya juga mengatakan kondisi ini cukup ironis, Pemerintah daerah mendorong petani terus meningkatkan produksi pertanian, baik melalui program intensifikasi maupun ekstensifikasi. Tetapi fakta di lapangan masih ada kendala yang dihadapi oleh para petani, diantaranya dalam hal mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.
“Memang ada aturan dalam memperoleh pupuk bersubsidi yang disampaikan melalui usulan kelompok tani, tetapi yang diharapkan oleh para petani adalah kemudahan prosedur serta jaminan bahwa usulan yang disampaikan bisa dipenuhi, karena menurut mereka sudah pernah mengusulkan tetapi tidak pernah dipenuhi,” tegas H Rudianur.
Ia juga sangat memperhatikan aspirasi petani, terlebih di kawasan selatan atau pesisir yang selama ini menjadi lumbung padi Kabupaten Kotim, dan dalam tata ruang pun, kawasan ini sudah ditetapkan untuk kawasan penyangga ketahanan pangan atau pertanian nonperkebunan kelapa sawit.
“Kalau kebutuhan pupuk tidak dipenuhi dengan baik, maka hasilnya bisa berdampak kurang baik terhadap hasil panen sehingga upaya lainnya yang sudah dijalankan akan menjadi kurang maksimal,” pungkasnya.
