Ketua DPRD Kotim meminta kepada seluruh PBS yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit supaya membangun pola kemitraan (plasma) dengan warga masyakat sekitar kebun supaya terciptanya iklim invetasi yang aman dan tidak terjadinya kesenjangan sosial.
Dra Rinie Anderson, Ketua DPRD Kotim mengungkapkan banyaknya permasalahan PBS yang bergerak di kelapa sawit dikarenakan tidak maunya membangun atmosfer bersama masyarakat sekitar.
“Saya minta seluruh PBS di Kotim ini supaya melaksanakan amanat undang-undang dan aturan yang ada supaya dunia investasi di Kotim ini aman,” ujar Rinie pada Minggu, 16 Oktober 2022.
Dia juga mengatakan persoalan yang kerap kali muncul bahkan tidak ada habisnya saat ini ialah sengketa masyarakat dengan perusahaan sawit.
Baca Juga :
Srikandi DPRD Kotim : Keluarga Benteng Utama Cegah Narkoba
Dari sorotannya masyarakat sekitar perusahaan banyak yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan amanat aturan terkait pola kemintraan tersebut dan ini sebenarnya tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal memberikan kebijakan.
“Kami sangat banyak menerima laporan terkait tuntutan masyarakat, nanum DPRD hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Tinggal rekomendasi itu dilaksanakan saja,” katanya.
Menurutnya, kasus tuntutan plasma saat ini paling mencuat dibandingkan kasus lainnya karena hampir 70 persen perusahaan itu belum maksimal membangun pola kemintrannya.
Kendati demikian Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan tidak harus plasma, banyak pola kemitraan lain bisa dilakukan bisa saja melalui usaha kecil menengah (UKM) pertanian dan lainnya.
“Saya yakin jika masyarakat benar-benar diperhatikan dengan membangun pola kemitraan, pastinya tidak akan muncul persoalan yang tidak ada ujungnya tersebut,” pungkasnya.
