Seperti tahun-tahun sebelumnya, Siklus tahunan ini kembali terjadi lagi, perihal habisnya Kuota Rumah Subsidi tahun 2024, dikarenakan berkurangnya Kuota tersebut yang mana untuk tahun 2023 saja realisasi di 229.000 unit, semua terserap bagi Masyarakat MBR.
Sementara anggaran utk tahun 2024 hanya disiapkan anggaran untuk 166.000 unit, akibatnya terjadi kekurangan sebesar 34.000 unit atau sekitar 4,3 Triliyun lagi.
Hal ini seperti SIKLUS karena terjadi berulang-ulang, alasan klasik yang menyebabkan terjadinya Stagnan Realisasi KPR Rumah Subsidi bagi Masyarakat MBR. Terlihat seperti tidak adanya keinginan mencari Solusi atas permasalahan permasalahan atau selalu mencari Momentum Bak Pahlawan MBR di akhir tahun.
Kita semua ketahui backlog perumahan menurut statistik, menurut beberpa Asosiasi Pengusaha di bidang perumahan, ada kurang lebih sekitar 9 juta s/d 12 juta keluarga yang belum memiliki Rumah.
Kalau Memang serius ingin mengentaskan persoalan tersebut maka memang sudah seharusnya Pemerintah kedepan menbentuk Kementrian Sendiri Khusus Perumahan.
Dengan hadirnya Kementrian Perumahan maka persoalan-persoalan klasik masalah kuota akan dapat diminimalisir. Ini juga dapat menjadi Bukti bahwa Pemerintah Serius membantu Masyarakat MBR untuk memiliki Rumah. Adapun Badan percepatan Pembangunan perumahan atau BP3 yg akan di bentuk sejatinya menjadi Tidak Perlu ada lagi karena sudah ada Kementriannya. Cikal Bakal kementrian sendiri dapat melalui Team Satgas yg sudah terbentuk sebelumnya.
Para pengembang mengharapkan di awal Pemerintahan yg baru, sejak dilantiknya Presiden Terpilih nanti tgl 20 Oktober 2024 dan telah selesainya susunan Kabinet, maka dapat menjadi Tonggak sejarah di mulainya penyelesaian problem solving atas kendala kendala Kuota dan anggaran yg selalu menjadi hal yang menakutkan pagi para pengembang Rumah subsidi serta Hal yg sangat Merugikan Masyarakat MBR.
Pasti kita semua sepakat sektor Perumahan atau Property kita ketahui mempunyai Efek Domino yang besar terhadap peningkatan ekonomi dan menjadi penyumbang PAD bagi negara melalui instrument Pajak seperti PPH, PPN, BPHTB dan pendapatan lain lain bukan Pajak , baik dari perizinan perizinan lainnya. Belum lagi atas terbukanya lapangan kerja bagi industry- industry terkait property yg jumlahnya sangat luar biasa.
Oleh sebab itu akan sangat disayangkan kalau sampai ada hal-hal yang membuat terjadinya stagnan di industry property, lebih khusus property bagi Masyarakat MBR.
Memperhatikan semua kondisi yang ada kami dari Asosiasi IKADERI, ( Ikatan Dewan Pengembang Rumah Berdikari), mengusulkan agar secepatnya dilakukan berdirinya kembali Kementrian Perumahan, dimana cikal bakalnya adalah dari Satgas Perumahan yg sudah terbentuk.
Kementrian akan bisa fokus dan bisa benar- benar membuat Program Rumah Subsidi berkelanjutan. Kementrian dapat berkoordinasi dengan Lembaga lainnya seperti Dirjen Pajak dalam hal memutuskan Stimulus Pajak PPH dan BPHTB, yang benar- benar tanpa jeda dalam prosesnya.
Kementrian Perumahan juga dapat bekerja sama dengan pihak perbankan dalam rangka membuat program KPR Subsidi yang menarik Bagi Masyarakat MBR, memudahkan dalam proses dan persyaratannya, tetapi tidak membebani APBN.
