Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) menawarkan solusi kepada pemerintah daerah terkait penyelesaian persoalan sampah yang seolah tidak pernah habis.
Anggota DPRD Kotim dari Fraksi Golkar Darmawati menilai, hingga saat ini pemerintah daerah masih belum mempunyai solusi atau inovasi guna memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi tersebut.
Baca Juga : PDI Perjuangan dan Fraksinya di DPRD Kotim Sebut AKD Baru Tidak Sah dan Berpotensi Hukum
“Oleh sebab itu disarankan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) supaya bisa belajar di provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bagaimana supaya sampah tersebut tidak di buang sembarangan,” kata Darmawati, Rabu 02 Maret 2022.
Misalnya ujarnya, DLH bisa membeli atau menampung sampah tersebut supaya masyarakat tidak membuang sembarangan. Yang mana sampah itu nantinya akan di olah kembali menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual.
“Bahkan DLH Palangkaraya itu sudah membuat list harga sampah, sehingga masyarakat bisa memperhitungkan berapa uang yang mereka dapatkan. Jadi mereka semangat mengumpulkan sampah dan tidak membuang sembarangan,” ujarnya.
Baca Juga : Hujan Klaim Kian Terus Terjadi, Kapan Polemik AKD DPRD Kotim Usai ???
Disebutkannya, adapun harga sampah yang ditetapkan oleh DLH Palangkaraya yakni kardus Rp 2.300 per kilo gram, botol kemasan Rp 2.600 per kilo gram, plastik campur Rp 1.100 per kilo gram, botol shampo Rp 2.000 per kilo gram, kaleng susu Rp 1.100 per kilo gram.
“Dan masih banyak lagi jenis sampah lainnya yang mereka beli, bahkan minyak goreng bekas atau minyak jelantah juga mereka beli dengan harga Rp 3.000 per liter. Ini bisa menjadi contoh untuk di Kotim,” ungkapnya.
