Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), H. Rudianur menyebutkan konflik lahan terus saja terjadi. Dari itu dirinya meminta agar pemerintah daerah melakukan inventarisasi. Itu dilakukan untuk mengetahui perusahaan mana saja yang belum melaksanakan kewajiban plasma 20 persen dari usaha perkebunan.
“Perusahaan perkebunan kelapa sawit ini harus membangun pola kerja sama dengan masyarakat di sekitar areal investasinya,” katanya, Selasa, 01 Februari 2022.
Pasalnya Rudianur juga mengungkapkan, belakangan ini permasalahan di dunia investasi terus saja terjadi salah satunya mengenai perkebunan plasma. Diketahui juga Perkebunan kelapa sawit plasma adalah perkebunan rakyat yang dalam pengembangannya diintegrasikan pada PBS maupun PBN.
Baca Juga : Pemkab Seruyan Terus Tingkatkan Sektor Pertanian, Anggota DPRD Seruyan Jelaskan Ini!
“Belakangan ini konflik masyarakat dengan perkebunan terus terjadi. Persoalan ini apakah terjadi karena masalah kewajiban investasi yang tidak dipenuhi atau karena memang ada masalah lain,“ tutur rudianur.
Ia menegaskan agar pemerintah daerah wajib menekan pengusaha untuk memenuhi kewajiban di bidang usaha perkebunan. Padahal dalam pembangunan kebun yang pertama kali selalu dibangun kebun inti, sedangkan kebun untuk para petani plasma selalu belakangan bahkan diareal yang bermasalah apakah itu masalah struktur tanah, batas tanah ulayat, dan seterusnya.
Baca Juga : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Betang Hagatang Kalteng Laporkan PT.Menteng, Ini Alasannya
Ketimpangan dan ketidakadilan untuk mereka tak kunjung habis, sehingga kesabaran merekapun punya batas, maka timbulah keinginan mereka untuk kembali memperjuangan hak-hak mereka yang telah terbuldoser oleh berbagai kepentingan ditengah hamparan kebun sawit dan inilah masalah tingkat ketiga.
“Salah satunya, program kebun plasma 20 persen dari total luasan Hak Guna Usaha (HGU). Saya lihat, kebanyakan tuntutan masyarakat ini masalah kewajiban plasma, hal itu selalu jadi pintu masuk masyarakat untuk mendatangi pemerintah daerah,” tukasnya
