Ketua Komisi I DPRD Kotim Sentil DPMD, Minta Hitung Ulang Anggaran dan Fokuskan Pembinaan Desa

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam rangka pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya, tersebut berlangsung di ruang rapat utama DPRD Kotim dan dihadiri langsung oleh Plt Kepala Dinas DPMD Kotim, Yudi Aprianur, beserta jajaran pejabat dinas terkait.

Dalam paparannya, DPMD menyampaikan bahwa pagu anggaran tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp8.280.934.512.

Namun, angka tersebut belum dapat mengakomodasi seluruh pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.

Untuk itu, DPMD mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1.885.642.700, dengan rincian sebagai berikut:

• Kekurangan gaji dan tunjangan PNS serta P3K sebesar Rp7.600.000;

• Penyelesaian batas administrasi desa senilai Rp271.300.200;

• Hadiah lomba desa/kelurahan kategori regional sebesar Rp200.000.000;

• Pembelian server aplikasi SIPADES 3.0 (Sistem Pengelolaan Aset Desa) sebesar Rp210.000.000;

• Pembiayaan kegiatan fasilitasi dan pembinaan desa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD sebesar Rp1.196.742.500.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya, menegaskan pentingnya pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa yang harus diperkuat, tidak hanya dalam aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam aspek sosial kemasyarakatan.

Menurutnya, fenomena penyalahgunaan narkotika kini mulai menyentuh wilayah pedesaan sehingga pemerintah desa perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan.

“Desa sekarang bukan lagi wilayah yang steril dari narkoba. Karena itu, kami meminta DPMD memperkuat peran pemerintah desa dalam membina masyarakat agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika,” tegas Angga Aditya.

Selain itu, Angga juga menekankan agar DPMD melakukan kalkulasi anggaran secara cermat dan akurat sehingga tidak terjadi kekurangan dalam pelaksanaan program kerja.

Ia menilai, perencanaan anggaran yang matang menjadi kunci agar kegiatan pembinaan dan pemberdayaan desa dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami minta DPMD benar-benar menghitung dengan detail kebutuhan anggarannya. Jangan sampai tahun depan muncul lagi kekurangan atau pembengkakan yang menghambat pelaksanaan kegiatan. Semua harus dihitung dengan realistis dan berdasarkan prioritas,” tambahnya.

Angga juga menyoroti pentingnya keseimbangan pembangunan desa, baik dari sisi infrastruktur maupun pembinaan sosial masyarakat.

“Pembangunan desa tidak hanya soal jalan atau gedung, tapi juga membangun karakter dan kesadaran masyarakat agar desa menjadi lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari pengaruh narkoba,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas DPMD Kotim, Yudi Aprianur, menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi I DPRD Kotim.

Ia menegaskan, DPMD akan memperkuat program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk berkolaborasi dengan instansi lain seperti BNNK dan kepolisian untuk mendukung pencegahan penyalahgunaan narkotika di tingkat desa.

“Kami menyadari bahwa desa memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan sosial. Karena itu, DPMD akan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dan meningkatkan kapasitas aparatur desa, termasuk melalui pelatihan dan penerapan sistem SIPADES 3.0 untuk transparansi administrasi,” ujar Yudi.

Dengan adanya sinergi antara DPRD dan DPMD, diharapkan pengelolaan dana desa ke depan akan lebih tertib, terukur, dan mampu menghadirkan pembangunan desa yang berkelanjutan serta masyarakat yang tangguh dari ancaman narkotika.