Kesetaraan Gender Masih Jauh dari Harapan, DPRD Kotim Desak Perhatian Khusus bagi Perempuan!

Anggota DPRD Kotawaringin Timur Chindy Maulidtika Yunifa menyerukan agar kesetaraan gender bagi perempuan di Kotim tidak hanya menjadi wacana, melainkan mendapat perhatian khusus melalui kebijakan yang nyata.

Ia menilai perempuan masih menghadapi banyak kendala dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga sektor ekonomi, dan keberpihakan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar ketimpangan gender dapat dikurangi.

Chindy menjelaskan bahwa kesetaraan gender mencakup hak yang sama dalam pendidikan formal, kesempatan kerja, partisipasi politik, serta kepemilikan lahan dan usaha.

Menurutnya, selama ini banyak perempuan yang belum memiliki akses penuh ke peluang-peluang tersebut karena masih adanya diskriminasi, rendahnya kepercayaan diri, serta kurangnya dukungan infrastruktur dan regulasi yang memadai.

“Perempuan di daerah ini harus mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum dan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh membiarkan mereka terus berada di sisi yang tertinggal hanya karena faktor struktural,” ujarnya pada Senin, 13 Oktober 2025

Chindy juga meminta agar pemerintah daerah menyusun program afirmatif khusus yang mendukung pemberdayaan perempuan — misalnya pelatihan keterampilan, akses modal usaha mikro, prioritas dalam beasiswa, dan pendampingan kewirausahaan.

Ia menekankan bahwa keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan juga penting untuk memperkuat suara perempuan di ruang publik dan politik lokal.

“Mereka harus aktif dengan program yang nyata, bukan hanya menjadi simbol atau pelengkap dalam rapat‐rapat resmi. Perempuan harus diberdayakan agar mampu berjalan seiring dengan laki-laki, dalam setiap bidang kehidupan,” jelasnya.

Legislator tersebut berharap agar regulasi dan kebijakan daerah dapat dikaji ulang atau dibuat baru yang khusus memihak perempuan — misalnya anggaran khusus, jaminan keselamatan hukum, dan penghapusan hambatan birokrasi.

Chindy meyakini bahwa ketika perempuan diberi ruang dan fasilitas yang layak, hasilnya tidak hanya akan memperbaiki kehidupan mereka secara pribadi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di seluruh masyarakat.

Dengan desakan ini, DPRD Kotim bertujuan agar program-program daerah lebih responsif gender, pelaksanaan kebijakan lebih adil, dan agar masyarakat Kotim melihat bahwa pemerintah benar-benar hadir dalam upaya menciptakan peluang yang setara bagi semua warganya, tanpa memandang jenis kelamin.