Komisi III DPRD Kotim Geram! Ambulans Diperingatkan: Bukan untuk Urusan Pribadi, Tapi Nyawa Manusia

Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan bahwa ambulans harus digunakan hanya untuk kepentingan kemanusiaan dan pelayanan medis, bukan untuk urusan pribadi atau kegiatan di luar tanggung jawab kedinasan.

Penegasan ini disampaikan setelah mencuatnya dugaan penyalahgunaan satu unit ambulans milik Rumah Sakit Pratama Parenggean yang viral di media sosial karena digunakan untuk mengangkut karung pakan ayam.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, menyayangkan adanya tindakan tersebut dan menilai hal itu mencederai fungsi utama ambulans sebagai kendaraan darurat yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi pelayanan medis kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa ambulans merupakan fasilitas publik, bukan kendaraan pribadi yang bisa digunakan untuk kepentingan di luar tugas kemanusiaan.

“Ambulans itu kendaraan yang disediakan negara untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh dipakai untuk urusan pribadi atau kegiatan nonmedis apa pun. Kami akan menelusuri dan meminta klarifikasi resmi agar persoalan ini terang benderang,” ujarnya.

Riskon menambahkan, kejadian ini menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap penggunaan fasilitas dinas yang bersumber dari anggaran pemerintah.

Menurutnya, setiap kendaraan milik instansi, terlebih lagi yang berfungsi vital seperti ambulans, harus dikelola dengan sistem pengawasan yang ketat.

Ia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim dan manajemen RS Pratama Parenggean untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tidak luntur.

“Kami akan memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan resmi. Ini penting untuk memastikan apakah penggunaan ambulans itu dilakukan atas perintah atau inisiatif individu. Kalau terbukti ada pelanggaran, harus diberikan sanksi tegas sesuai aturan kepegawaian,” tegasnya.

Legislator muda dari Partai Golkar itu juga menyoroti pentingnya tanggung jawab moral petugas dan sopir ambulans dalam menjalankan tugasnya.

Ia menilai, ketika fasilitas publik disalahgunakan, maka dampaknya tidak hanya pada nama baik instansi, tetapi juga berimbas pada kepercayaan masyarakat yang bergantung pada layanan darurat.

”Masyarakat bisa menjadi tidak percaya lagi pada ambulans jika sering terjadi penyalahgunaan. Ini berbahaya karena bisa menurunkan respons publik terhadap kondisi darurat,” tambahnya.

Komisi III DPRD Kotim juga berencana meminta Dinas Kesehatan agar memperketat aturan operasional kendaraan ambulans, termasuk penggunaan logbook dan pelaporan rutin setiap kali ambulans digunakan.

Dengan adanya laporan penggunaan yang terdokumentasi, maka pengawasan bisa berjalan lebih efektif dan potensi penyalahgunaan dapat dicegah sejak dini.

Selain itu, Riskon meminta agar pemerintah daerah memperkuat pembinaan kepada seluruh tenaga medis dan nonmedis, terutama yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah.

Ia menekankan pentingnya menanamkan kembali nilai-nilai etika pelayanan publik, agar setiap aparatur memahami batas tanggung jawab dan fungsi fasilitas yang diamanatkan negara.

“Kami berharap hal seperti ini menjadi yang terakhir. Jangan sampai fasilitas yang diperuntukkan untuk menyelamatkan nyawa justru digunakan untuk hal yang tidak semestinya. DPRD akan terus mengawasi dan memastikan semua pihak bertanggung jawab,” ujarnya menegaskan.

Sampai saat ini, pihak RS Pratama Parenggean belum memberikan klarifikasi resmi terkait kebenaran video yang beredar. Namun, Dinas Kesehatan Kotim dikabarkan telah menurunkan tim untuk memverifikasi informasi tersebut dan akan segera melaporkan hasilnya kepada pemerintah daerah dan DPRD Kotim.

Kasus dugaan penyalahgunaan ambulans ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan disiplin aparatur dalam menjaga fasilitas publik. DPRD Kotim menilai bahwa setiap pelanggaran sekecil apa pun yang menyangkut pelayanan publik harus ditindak tegas agar tidak terulang di kemudian hari. Pengawasan dan transparansi menjadi kunci utama agar fasilitas negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kemanusiaan dan pelayanan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.