banner 130x650

SP Lumban Gaol Soroti Antrean BBM Subsidi di Kotim: Pemerintah dan Aparat Dinilai Lamban Bertindak

Kotim
Foto : SP Lumban Gaol Soroti Antrean BBM Subsidi di Kotim: Pemerintah dan Aparat Dinilai Lamban Bertindak

Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali mencuat dan menjadi perhatian serius anggota DPRD setempat.

Hingga kini, antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Sampit dan sekitarnya masih terjadi setiap hari tanpa solusi nyata dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.

Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat, terutama para sopir angkutan barang dan nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM subsidi untuk bekerja.

Anggota DPRD Kotim, Sihol Parningotan Lumban Gaol, menyebut bahwa persoalan antrean panjang BBM subsidi bukan hal baru, namun semakin parah karena lemahnya pengawasan dan tindakan di lapangan.

Ia menegaskan bahwa keluhan masyarakat sudah berkali-kali disampaikan, tetapi hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah maupun aparat yang benar-benar menyelesaikannya.

“Masalah ini sudah bertahun-tahun, tapi penyelesaiannya tidak pernah tuntas. Para sopir setiap hari terpaksa antre berjam-jam bahkan ada yang bermalam di SPBU hanya untuk mendapatkan solar,” ujarnya.

Menurut Sihol, di lapangan banyak ditemui praktik yang merugikan masyarakat. Antrean kendaraan sering kali dikendalikan oleh oknum preman yang berkedok tukang parkir dan menarik pungutan tidak resmi.

BACA JUGA :  Anggota Komisi III DPRD Kotim Minta Anak Putus Sekolah Perhatikan Pendidikannya

Mereka memanfaatkan situasi dengan menawarkan jalan pintas bagi sopir agar bisa lebih cepat mengisi BBM dengan imbalan uang.

“Di beberapa SPBU, sopir mengaku harus mengeluarkan uang hingga Rp150 ribu sampai Rp200 ribu untuk bisa mengisi lebih cepat. Ini jelas pungutan liar dan harus ditindak,” tegasnya.

Ia menduga keberanian para pelaku pungutan liar itu tidak terlepas dari adanya pembiaran atau bahkan dukungan dari oknum aparat yang seharusnya menjaga ketertiban di area SPBU.

Sihol menyebut bahwa praktik tersebut sudah menjadi rahasia umum dan sering kali baru ditertibkan bila situasinya sudah viral atau mendapat sorotan publik.

“Kalau memang tidak ada pembiaran, seharusnya situasi ini bisa diatasi sejak lama. Tapi kenyataannya, setiap hari antrean makin panjang dan pungli makin marak,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sihol meminta Pemerintah Kabupaten Kotim bersama aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menertibkan kondisi ini.

BACA JUGA :  DPRD Kotim Ingatkan Disdukcapil Untuk Sosialisasikan Kepengurusan Akta Kematian

Ia menilai ketidaktegasan dalam menindak oknum pelaku dan lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi akar dari berlarut-larutnya masalah antrean BBM subsidi.

“Kami mendorong agar Pemkab dan pihak kepolisian bertindak tegas. Jangan biarkan masyarakat terus dirugikan. Pengawasan distribusi BBM harus diperketat dan praktik pungli di SPBU harus diberantas,” tandasnya.

Hingga kini, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan klasik ini.

Warga berharap DPRD Kotim yang sudah menyoroti masalah ini dapat menjadi jembatan agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi benar-benar memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban antrean dan ketidakadilan distribusi BBM bersubsidi di Kotawaringin Timur.


Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

You cannot copy content of this page

Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca