Bupati Murung Raya, menegaskan bahwa seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya harus memiliki tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab yang sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PNS.
Heriyus, Bupati Murung Raya menyampaikan dalam arahannya saat kegiatan pembinaan aparatur sipil yang digelar di Puruk Cahu, Jumat, 03 Oktober 2025.
Menurut Bupati, kedisiplinan merupakan kunci utama dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
PPPK, katanya, merupakan bagian integral dari sistem birokrasi yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap masyarakat serta daerah.
“Status PPPK bukan berarti boleh bekerja dengan setengah hati. Mereka juga aparatur pemerintah yang harus memberikan pelayanan terbaik, disiplin waktu, dan menunjukkan loyalitas terhadap daerah,” tegas Heriyus di hadapan ratusan PPPK yang hadir.
Heriyus menambahkan, meskipun PPPK berbeda status administrasi dari ASN tetap, namun secara fungsional mereka memiliki peran dan beban tanggung jawab yang sama dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.
Ia meminta agar para PPPK tidak hanya bekerja untuk memenuhi kontrak, tetapi juga menumbuhkan semangat pengabdian dan kejujuran dalam menjalankan tugas.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap disiplin kerja akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang juga berlaku sebagai acuan bagi PPPK berdasarkan sistem manajemen ASN.
“Kami akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Jika ada pelanggaran kedisiplinan atau penurunan etos kerja, maka tindakan tegas akan diterapkan. Pemerintah butuh aparatur yang tangguh, bukan sekadar hadir di daftar absen,” ujarnya.
Selain soal kedisiplinan, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas diri dan profesionalitas aparatur.
Ia meminta agar PPPK aktif mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi agar dapat menyesuaikan diri dengan tantangan pelayanan publik di era digital.
Heriyus berharap para PPPK yang baru diangkat dapat menjadi contoh positif di lingkungan kerja masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat menilai kinerja pemerintah dari pelayanan yang mereka rasakan langsung di lapangan. Karena itu, semangat, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi nilai yang wajib dijaga.
“Jabatan dan status hanyalah instrumen. Yang membedakan nilai seseorang adalah keikhlasan dan kualitas pengabdian. Mari bekerja dengan disiplin dan niat yang benar untuk membangun Murung Raya,” tutupnya.
Dengan penegasan ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya meneguhkan komitmennya untuk menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani.
Pembinaan aparatur akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga integritas serta kualitas pelayanan publik di seluruh sektor pemerintahan.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
