Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti efisiensi anggaran dan efektivitas program peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam rapat mitra kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rabu, 22 Oktober 2025.
Rapat tersebut menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026.
Anggota Komisi I DPRD Kotim, Muhammad Kurniawan Anwar, yang turut memimpin jalannya pembahasan menegaskan pentingnya transparansi dan rasionalisasi penggunaan anggaran BKPSDM agar setiap kegiatan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah.
“Kami sangat mendukung program peningkatan kapasitas ASN, tetapi perlu dikaji secara rinci agar pelaksanaan asesmen dan pelatihan tidak hanya menghabiskan anggaran, melainkan juga berdampak nyata terhadap kinerja dan pelayanan publik,” ujar Kurniawan.
Ia menyoroti beberapa pos anggaran yang dinilai masih perlu dievaluasi, terutama terkait biaya pelaksanaan asesmen kompetensi yang selama ini cukup tinggi.
Menurutnya, DPRD meminta agar BKPSDM dapat lebih efisien dengan memaksimalkan fasilitas daerah dan kerja sama dengan lembaga pusat seperti BKN.
“Kalau ada fasilitas asesmen yang bisa dilaksanakan di daerah, tentu lebih efisien. Tidak perlu mengirim banyak pegawai ke luar daerah yang biayanya besar. Ini harus menjadi perhatian agar anggaran bisa digunakan optimal,” tambahnya.
Kurniawan juga menekankan pentingnya pemerataan pelatihan bagi seluruh ASN di Kotim, termasuk bagi pegawai di perangkat daerah yang belum tersentuh program pengembangan kompetensi.
Ia menilai bahwa peningkatan kapasitas ASN tidak boleh hanya berfokus pada jabatan struktural, tetapi juga mencakup tenaga fungsional dan pelaksana teknis di lapangan.
“Kita ingin agar semua ASN di Kotim memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pembinaan kompetensi. Jangan hanya jabatan struktural, tetapi juga tenaga pelaksana yang berhadapan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kotim, Qamaruddin, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan berbagai program pengembangan kompetensi, baik secara internal maupun bekerja sama dengan lembaga pelatihan resmi seperti LPP, BPSDM Provinsi, dan Balai Pengembangan Kompetensi Kemenpan-RB.
“Seperti kemarin, kami baru melaksanakan pembinaan kompetensi bagi KPA dan sejumlah bidang teknis. Ada yang dilakukan di BKPSDM dengan mengundang perangkat daerah, dan ada juga yang kami kirim ke lembaga pelatihan luar, tergantung kebutuhan dan kualifikasi jabatan,” ungkapnya.
Ia juga memaparkan bahwa pelaksanaan asesmen ASN kini lebih efisien berkat dukungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui sistem Computer Assisted Development (CAD), yang memungkinkan daerah melaksanakan tes berbasis komputer tanpa perlu membayar penuh biaya pelaksanaan.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kotim menilai langkah efisiensi yang ditempuh BKPSDM sudah berada di arah yang tepat. Namun, Kurniawan menekankan agar ke depan setiap kegiatan pelatihan dan asesmen dilengkapi indikator capaian yang jelas sehingga hasilnya dapat diukur secara konkret.
“Komisi I akan terus mengawal agar setiap kegiatan BKPSDM memiliki ukuran keberhasilan yang terukur. Kita tidak ingin anggaran hanya habis di laporan kegiatan, tapi tidak memberi efek signifikan bagi peningkatan profesionalitas ASN,” tutup Kurniawan.
Rapat Mitra Kerja tersebut menjadi bagian penting dari proses sinkronisasi kebijakan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam upaya memperkuat kualitas ASN, mewujudkan pemerintahan yang profesional, serta memastikan anggaran publik digunakan secara efektif dan berdaya guna.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
