banner 130x650

Bapemperda : Kepala Daerah Perlu Salurkan Anggaran Aktivitas Perpustakaan

Bapemperda
Foto : Handoyo J Wibowo - Kepala Bapemperda DPRD Kotim

Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim kembali menyebutkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan perpustakaan, kepala wilayah sudah seharusnya mengambil kebijakan yang konkrit, terutama dalam hal menyalurkan anggaran agar aktivitas di perpustakaan daerah bisa berjalan dengan baik.

Handoyo J Wibowo, Anggota Komisi IV DPRD Kotim sekaligus Kepala Bapemperda ini menjelaskan disisi lain menurutnya dari hasil ulasan bersama pemerintah wilayah setempat belum lama ini, sudah disetujui serta disepakati sebagian penyempurnaan dari isi ranperda penyelenggaraan perpustakaan tersebut. Bahkan di awal kata menurutnya kata rancangan dihapuskan.

” Dengan kata lain konsideran menimbang tidak terdapat pergantian, pasal 1 hingga 9 tidak terdapat pergantian, pasal 1 hingga 25 tidak terdapat pergantian, pasal 26 terdapat pergantian redaksi ayat (3) yang berbunyi, gedung ataupun ruang perpustakaan sebagaimana diartikan ayat (1) sangat sedikit mempunyai zona yang komplit,” ungkap Handoyo pada Jum’at, 02 Juni 2023.

Baca Juga :

DPRD Kotim Tekankan Kinerja Satpol-PP Dioptimalkan

Di samping itu legislator Partai Demokrat ini juga menambahkan,pasal 27 hingga 43 tidak terdapat pergantian,sedangkan dalam pasal 44 terdapat pergantian redaksi yang berbunyi kepala wilayah lewat dinas yang membidangi urusan pembelajaran harus menyalurkan anggaran buat aktivitas bidang dimaksud.

BACA JUGA :  Apoteker di Kotim Diragukan Kinerjanya, Diduga Tampang Nama di Pelosok !

“Untuk Pasal 45 hingga 49 tidak terdapat pergantian, pasal 50 terdapat pergantian redaksi yang berbunyi dunia usaha yang berhubungan dengan sumber energi alam berfungsi dalam penyelenggaraan perpustakaan,” timpalnya.

BACA JUGA :  Komisi IV DPRD Kotim Desak Dishub Ambil Penindakan Kendaraan Lebih Tonase

Kendati demikiann, legislator Dapil II Kecamatan Baamang ini juga menegaskan, untuk pasal 51 hingga 54 tidak terdapat pergantian.

“Sehingga dengan demikian hasil rapat itu sudah bisa disimpulkan dan di informasikan kepada semua pihak untuk segera di tindaklanjuti,” tutupnya.

1135x1600

You cannot copy content of this page

Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca