Bikin Geram Karena Jalan Tak Kunjung Diperbaiki, Inilah Kondisinya

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah menyampaikan, musim hujan seperti saat ini menjadi masalah bagi daerah pedalaman, terutama pada akses jalan.

Pasalnya makin banyak titik diruas jalan mengalami kerusakan. Maka dari itu dia mendorong harus ada jalur alternative yang dibangun pemerintah yakni jalan eks HPH Mentaya Kalang.

Juliansyah menegaskan sebagian ruas jalan yang rusak itu, ada juga yang ranah pemerintah kabupaten ada juga yang dibawah wewenang pemerintah provinsi. Seandainya kata Juliansyah daerah pedalaman itu tidak ada jalan alternatif yang dibangun perusahaan perkebunan maka sangat besar kemungkinan akses jalan itu akan lumpuh total.

“Ini untungnya masih ada jalan alternatif dari perusahaan perkebunan. Kalau tidak ada maka hanya satu jalan yang digunakan maka saya yakin kondisi kerusakannya sangatlah parah,” ungkap dia.

Politikus senior Partai Gerindra Kotim tersebut menyebutkan, kerusakan itu sejatinya bisa ditangani dengan pembangunan jalan yang permanen. Karena tidak semua ruas jalan rusak maka untuk titik yang jadi langganan kerusakan bisa saja dibuat dengan rigid beton.

”Kalau hanya ditimbun dengan latritan kemudian disirah hujan maka akan kembali rusak lagi. Karena masalah beban kendaraan diatasnya juga cukup berat, sehingga meski sudah dipadatkan maka tetap rusak,” tuturnya ketika dimintai penjelasan oleh awak media.

Juliansyah berharap agar pemerintah daerah melanjutkan rencana pembangunan jalur alternatif dengan mengambil alih jalur milik HPH Mentaya Kalang.

Akses itu dianggap jalan pintas menuju Kecamatan Antang Kalang dengan titik awal dari Bukit Batu Cempaga Hulu langsung menuju ke Kecamatan Antang Kalang. Panjangnya hanya 104 kilometer, sedangkan jika melalui jalan provinsi saat ini jarak tempuh lebih jauh yakni sekitar 200 kilometer.

Jalan itu dari Antang Kalang akan menerobos hingga ke daerah Cempaga Hulu.

“Kalau memang proses tidak bermasalah maka saya sepakat dan pembangunannya bisa dilakukan dengan sistem konsorsium dan sebagian dana pemerintah daerah,” tegasnya.