Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan pemeriksaan pendahuluan keuangan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Bupati Kotim Halikinnor meminta seluruh jajarannya agar proaktif.
Pemeriksaan pendahuluan mulai tanggal 26 Januari- 25 Pebruari 2023,atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Tahun anggaran 2022.
“Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memantau/ mengawal setiap permintaan data, informasi dan data keuangan SKPD oleh BPK- RI, sehingga data pemeriksaan bisa tersedia dengan cepat dan tepat,” ungkapnya.
Baca Juga :
Bupati Kotim Menyerahkan Bantuan Laptop Kepada SMAN 3 dan SMKN 1 Sampit
Permintaan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin entry meeting dengan BPK-RI di Aula Rujab Bupati Kotim, Jalan Ahmad Yani Sampit. Dihadapan seluruh kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kotim.
(WTP) oleh Pemerintah daerah menjadi tantangan kepala SKPD untuk bisa meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang optimal, melaksanakan program yang bisa mensejahterakan rakyat, memberantas kemiskinan, perbaikan kesehatan, dan ekonomi kerakyatan serta lebih inovatif lagi.
“Tahun ini semoga kita bisa mempertahankan opini WTP yang ke sembilan kali,” ucapnya.
Selain itu, guna memperlancar proses pemeriksaan, Halikin juga meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah, untuk tidak meninggalkan tempat atau keluar daerah.
“Kecuali untuk hal yang mendesak, itupun harus mendapat izin dari kami,” pesannya.
Sementara itu, Nurul Huda selaku ketua team LKDP Kotim perwakilan BPK- RI Kalteng, mengatakan pihaknya selama melakukan tugas bukan untuk untuk mencari-cari kesalahan. Tugasnya tak jauh beda seperti wasit dalam pertandingan olahraga.
“Hakikatnya BPK mencari perbaikan, demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik,” ucapnya.
Baca Juga :
Bupati Kotim Menyerahkan Bantuan Laptop Kepada SMAN 3 dan SMKN 1 Sampit
Huda juga berharap kerjasama semua pihak untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.
“kita meminta teman- teman terutama bagian pengadaan barang dan jasa mendorong SKPD memasukan semua pertanggung jawabannya yang ada di system SPSE,” ungkapnya.
Diharapkannya mungkin dua minggu ini sudah masuk, kemudian nanti dalam pelaksanaan nya ada posisi perencanaan, posisi pelaksanaan, posisi pelaporan.
“Harapannya semua perencanaan saat pelaporan sudah jadi disystem SPSE, Selanjutnya akan kami lakukan pemeriksaan secara terperinci,” harapnya.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
