banner 130x650

Bupati Madina Tandatangani NPHD untuk Pilkada 2024

Bupati

Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution menandatangani Kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Ruang Kerja Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, panyabungan, Madina, Jumat (24/11/2023).

Sukhairi mengatakan sesuai NPHD diputuskan bahwa Pemkab Madina menggelontorkan biaya Pilkada kepada KPU Rp. 55,52 miliar, Bawaslu Rp. 17 miliar, TNI Rp 3 miliar, dan Polri Rp. 6 miliar.

Sukhairi mengatakan penandatanganan NPHD menjadi salah satu bentuk komitmen dan keseriusan Pemkab Madina agar Pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan lancar.

Sukhairi berharap anggaran tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk tahun politik 2024, Sukhairi berharap, tercipta demokrasi yang aman dan damai. Penyelenggara butuh anggaran yang cukup, baik dari keamanan dan kesiapan KPU dan pengawasan.

BACA JUGA :  Wabup Madina Takjub Akan Persatuan Organisasi Muhammadiyah

“Tentu semua butuh anggaran yang cukup. Alhamdulillah hari ini penandatanganan, mudah-mudahan bisa digunakan sebagaimana mestinya,” kata Sukhairi.

Kepada masyarakat, Sukhairi berharap dapat berjalan lancar dengan demokrasi politik yang sehat. “Baik itu Pilkada, Pileg, dan Pilpres,” lanjutnya.

Sukhairi juga mengajak masyarakat untuk menjalankan demokrasi yang gembira. Pesta demokrasi, minta Sukhairi, sebagai pencerahan untuk memilih pemimpin dan perwakilannya Masing-masing.

“Kita harapkan masyarakat kita lebih cerdas untuk tahun-tahun mendatang dan tidak mudah terprovokasi,” katanya.

Sementara Ketua KPU Madina Muhammad Ikhlas mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Madina atas dukungannya dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 terutama dalam dukungan anggaran sebesar Rp 55,5 miliar.

BACA JUGA :  Pemkab Madina Gelar Acara Halalbihalal Untuk Eratkan Silaturahmi

“Penandatanganan ini sebagai salah satu langkah awal dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2024,” kata Ikhsan.

Anggaran Rp 55,5 miliar ini, kata Ikhsan, hanya anggaran pelaksanaan Pilkada bupati/wabup yang beriringan dengan pemilihan gubernur/wagub.

“Namun ada sebagian anggaran yang ditampung oleh provinsi khusus untuk honor KPPS,” lanjut Ikhsan.

Dengan dana ini, ikhsan berharap anggaran cukup untuk melaksanakan pesta demokrasi. sebagai penyelenggara, KPU akan berusa maksimal untuk melakukan tahapan dengan baik.

1135x1600

You cannot copy content of this page

Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca