Wakil Ketua I DPRD Seruyan ikuti kegiatan seminar nasional bersama Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun mengatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan ajang kontestasi untuk mencari wakil rakyat yang bernurani dan berparadigma etis.
Dalam seminar tersebut turut hadir sejumlah narasumber di antaranya anggota DKPP RI J. Kristiadi, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, hingga ahli hukum Abdul Chair Ramadhan dan salah satunya DPRD Seruyan beserta sekretariat DPRD.
“Kiranya Pemilu 2024 merupakan ajang mencari wakil rakyat yang bernurani dan berparadigma etis,” ujar Bambang Yantoko pada Senin, 27 Maret 2023.
Bambang Yantoko, Wakil Ketua I DPRD Seruyan menerangkan menjadi seorang wakil rakyat bukan sekadar jabatan belaka, namun dalam konteks paradigma etis terkandung pula nilai di dalamnya.
“Tapi juga dibaluti visi-misi dan nurani, mereka yang terpilih diharapkan sekaligus menjadi figur dengan sekujur tubuh yang merakyat serta perilaku etis yang menunjukkan bahwa mereka terhubung dan berbicara tentang rakyat dan nurani,” ujarnya.
Pemilu, kata dia, bukan hanya tentang memilih calon wakil rakyat yang disajikan partai politik, melainkan memilih calon wakil rakyat yang mampu memahami arti dan makna rakyat itu sendiri.
Baca Juga :
Minim Perhatian, DPRD Seruyan Sentil Pemkab Tak Perdulikan Masyarakat Desa
“Termasuk, memilih calon yang dianggap mampu mendefinisikan dirinya sebagai bagian daripada rakyat,” ucapnya.
Dirinya sangat antusias dengan adanya seminar materi bagaimana mencari calon wakil rakyat yang memiliki visi-misi, nurani, dan etika sebagai salah satu program lembaganya yang bertugas menjaga kehormatan atau muruah anggota dewan.
“Karena kita mengharapkan sekali bahwa kita sebagai anggota DPR adalah orang-orang yang terpilih oleh rakyat. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang anggota DPR kepada rakyat yang memilihnya itu harus jelas,” tuturnya.
Bambang menyebut materi yang dibahas dalam seminar menyinggung pula persoalan etika oleh Ahli Filsafat Romo Franz Magnis Suseno, yang dapat berkolerasi dengan fenomena pejabat bergaya hidup mewah yang belakangan ini mencuat di publik.
“Romo bicara bagaimana aplikasi penerapan tentang Pancasila yang beliau harapkan tidak hanya bagian dari kata-kata, tapi aplikasinya harus betul-betul dilakukan terutama oleh para pejabat pemerintah yang ada saat ini,” ucapnya.
Menurut dia, fenomena pejabat bergaya hidup mewah yang menampilkan ke publik tidak tepat di tengah kondisi rakyat yang masih memerlukan perhatian.
“Karena apa pun sebagai pemimpin atau sebagai anggota dewan harus mampu untuk bersama rakyat yang situasinya masih seperti ini,” tukasnya.
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.