Fraksi Partai Demokrat Beri Tanggapan Tegas Perihal Ranperda Penyertaan Modal BUMD

Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) beri masukan ke pemerintah daerah untuk fokus terlebih dahulu pada abdi negara di Bumi Habaring Hurung, pada saat menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menanggapi Ranperda tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotim, SP Lumban Gaol menyebutkan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan beberapa aspek kewajiban yang meliputi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) guru dan tenaga kesehatan.

“Mengenai Ranperda penyertaan modal daerah, kami dari fraksi demokrat dapat menerima dengan harapan kepada pemerintah untuk fokus terlebih dahulu pada kewajiban abdi negara diwilayah Kotim,” ucap SP Lumban Gaol pada saat rapat penyampaian Ranperda beberapa hari lalu.

Baca Juga :

Fraksi Golkar Sebut BRIDA Motor Penggerak Pemda Kotim

Ia menyebutkan, mengingat keuangan daerah yang sangat terbatas sebaiknya pemerintah lebih mengutakan abdi negara seperti guru dan tenaga kesehatan.

“Sebaiknya utamakan dulu mereka, dengan begitu kinerja mereka bisa lebih semangat dan optimal,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya keuangan daerah yang terbatas itu menyebabkan masih banyaknya pekerjaan infrastruktur yang belum terdanai. Katanya, pihaknya banyak mendapatkan keluhan dari kontraktor-kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah.

Baca Juga :

Pemda Kotim Dinilai Perlu Terbitkan Raperda Penetapan Desa, Ini Tegas Fraksi PDIP

“Kami mendapat banyak keluhan dari kontraktor-kontraktor yang belum mendapatkan haknya,” ucap Lumban Gaol.

Sambungnya, pemerintah juga masih memiliki beberapa pekerjaan rumah (PR) di bidang pemertaan pembangunan sekolah dan infrastruktur jalan. Banyak sekolah dan jalan-jalan di pelosok yang belum tersentuh pemerataan pembangunan.

“Kami dari Fraksi Demokrat tetap mendukung, dengan pengecualian dananya ditunda sampai neraca keuangan Kabupaten Kotim baik terlebih dahulu,” pungkasnya.