DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Pertamina untuk supaya melakukan pengawasan ketat terhadap agen-agen maupun pangkalan gas elpiji 3 kilogram.
Devi anggota DPRD Kotim dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan selama ini masyarakat banyak mengeluh harga yang kian mahal dan mulai langka dan harga yang cukup melambung tinggi sehingga perlu dilakukannya pengawasan terhadap penyaluran gas elpiji.
“Kami meminta pihak Pertamina dan pemerintah daerah melakukan turun langsung ke lapangan untuk memantau harga dan penyaluran gas elpiji 3 kilogram. Ini agar benar-benar tepat sasaran dan harganya juga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan,” ujarnya pada 17 Agustus 2024.
Dirinya mengatakan, pendistribusi gas elpiji subsidi 3 kilogram di Kabupaten Kotim saat ini masih amburadul. Banyak masyarakat yang berhak untuk menggunakan, seperti yang tinggal di pelosok tidak mendapat bagian, bahkan hanya beredar di wilayah perkotaan.
Hal ini tentunya mengakibatnya, warga di pelosok kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi dan walaupun ada harganya sangat mahal.
“Kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram ini terjadi juga akibat lemahnya pengawasan, sehingga peluang penyelewengan terbuka lebar. Sehingga membuat warga pelosok selama ini kesulitan untuk mendapatkan gas elpiji subsidi 3 kilogram itu. Kalaupun ada harganya tidak lagi sesuai HET,” ucapnya.
Politikus Partai PDI Perjuangan Dapil IV juga mengatakan, kondisi ini sebetulnya sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat, tetapi sayangnya sampai saat ini pemerintah daerah tidak serius menangani permasalahan tersebut.
DPRD sudah berupaya membantu menyelesaikan masalah itu, namun kewenangan DPRD sangat terbatas, sehingga tidak dapat berbuat banyak.
“Pemerintah daerah dan agen-agen terkait harga dan pedistribusian gas elpiji 3 kilogram, tetapi hingga saat ini gas yang diperuntukan untuk masyarakat miskin tersebut masih langkan dan mahal harganya,” ujar Devi.
Dirinya menduga gas elpiji yang bersubsidi diperuntukan untuk masyarakat miskin itu bisa langka, karena ada penimbunan. Masalah inilah yang harus di usut tuntas oleh pemerintah daerah dan pihak pertamina bahkan oleh aparat penegak hukum.
“Kami meminta pendistribusian gas elpiji bersubsidi 3 kilogram ini harus benar-benar diawasi agar tidak dapat diselewengkan dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan. Apabila diketahui ada yang menyelewengkan itu juga harus ditindak tegas biar membuat efek jera terhadap pelaku lainnya,” tutupnya.
Untuk diketahui HET gas elpiji untuk wilayah Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang, adalah Rp17.250, Kecamatan Kota Besi dan Mentaya Hilir Utara Rp17.500, Kecamatan Seranau, Mentaya Hilir Selatan dan Cempaga Rp18.000, Kecamatan Teluk Sampit, Pulau Hanaut, Telawang, Cempaga Hulu dan Parenggean Rp18.250, Kecamatan Tualan Hulu dan Telaga Antang Rp18.500, Kecamatan Mentaya Hulu Rp18.750, Kecamatan Antang Kalang Rp19.250 dan Kecamatan Bukit Santuai Rp21.250. Harga tersebut sudah termasuk ongkos angkut dari agen ke pangkalan.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
