banner 130x650

Kacau! Komisi III DPRD Kotim Geram, Ada PBS Abai Tanggungjawab Jaminan Kesehatan Karyawan

Porprov
Foto : Ir SP Lumban Gaol - Anggota Komisi III DPRD Kotim

Komisi III DPRD Kotim menegaskan jaminan kesehatan terhadap para karyawan di PBS (Perusahaan Besar Swasta) merupakan tanggungjawab pihak perusahaan itu sendiri.

Ir. SP Lumban Gaol, Anggota Komisi III DPRD Kotim menyebutkan jaminan kesehatan ini berlaku baik di sektor perkebunan ataupun sektor pertambangan. Pelaksanaan vaksinasi terhadap masing-masing karyawannya dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus menunggu vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah.

“Jadi untuk suksesnya giat vaksinasi di lingkungan PBS itu, hendaknya di jamin oleh PBS itu sendiri, kenapa demikian karena hal itu merupakan kewajiban mereka dalam menjamin kesehatan terhadap setiap karyawannya,” ungkap Gaol pada Rabu, 28 September 2022.

Baca Juga : Komisi IV DPRD Kotim Beri Ketegasan Kendaraan Bertonase Berat !

Politisi Partai Demokrat ini juga menyebutkan, seharusnya vaksinasi kepada karyawan di PBS itu sendiri, semestinya sudah harus tuntas mendahului apa yang sudah dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah yang mana capaiannya saat ini hampir 90%.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Kotim Tegaskan Reses Fokus Dengan Tugas Sebagai Wakil Rakyat

“Para investor itu harus siap dan tuntuk terhadap ketentuan aturan dan perundang-undangan yang ada, salah satunya mereka berkewajiban menjamin keselamatan dan kesehatan karyawannya,” timpalnya.

Terlebih, sebutnya lagi pada tahun ini pemerintah mewajibkan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik lebaran harus sudah divaksinasi bahkan hingga vaksin ketiga (booster).

DPRD Kotim
Photo : Ilustrasi pemberian vaksin

Tidak hanya itu, SP. Lumban Gaol pun memberi contoh apa yang dilakukan oleh institusi TNI/Polri terhadap giat vaksinnya, dengan sistem jemput bola, beragam strategi untuk meningkatkan minat masyarakat agar menumbuhkan minat atau keinginan masyarakat untuk di vaksin.

BACA JUGA :  Komisi II DPRD Kotim : Momentum PORPROV Kalteng Peluang Tingkatkan PAD

“Jadi PBS-PBS itu harus mengikuti langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh TNI/Polri, jangan pasif menunggu giat vaksin yang dilakukan oleh pemerintah saja yang kita ketahui jumlahnya pun terbatas. Jadi kami minta pihak PBS tanpa terkecuali, membantu pemerintah mempercepat vaksinasi di negara kita ini, hingga bisa menekan penyebarabn virus covid19 dengan segala varian barunya,” pungkasnya.


Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

You cannot copy content of this page

Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca