Kejaksaan Mandailing Natal Bongkar Kasus Korupsi Desa dengan Penggeledahan di Tiga Lokasi

Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pendapatan dan APBDes Desa Huta Gambir, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021–2022, Kamis, 30 Oktober 2025.

Kegiatan penyidikan dan penggeledahan dipimpin oleh Jaksa Penyidik Freshly Newman Silalahi, S.H. dan Leo Karnando Caniago, S.H., dengan dukungan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, staf Cabjari Kotanopan, serta unsur pemerintah setempat, antara lain Sekretaris Kecamatan Pakantan, Kepala Desa Huta Gambir, dan Babinsa TNI AD.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal turut melaksanakan pengamanan tindakan penggeledahan di tiga lokasi berbeda, yakni :

1. Kantor Camat Pakantan.
2. Kantor Desa Huta Gambir.
3. Rumah Mantan Kepala Desa Huta Gambir di Desa Huta Gambir, Kecamatan Pakantan.

Pelaksanaan pengamanan ini dilakukan secara profesional dan terkoordinasi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan penyidikan berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran Tim Intelijen juga berperan penting dalam menjaga situasi tetap kondusif di lapangan serta mencegah timbulnya potensi gangguan yang dapat menghambat proses hukum, sehingga kegiatan penggeledahan dapat berlangsung lancar dan efektif.

Kepala Seksi Intelijen Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., M.H. menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam menegakkan hukum secara profesional dan transparan.

“Langkah penggeledahan ini merupakan bagian dari proses hukum untuk mencari dan mengamankan alat bukti yang dapat membuat terang tindak pidana serta menegakkan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa,” ujar Kasi Intelijen.

Kejaksaan Negeri Mandailing Natal terus berkomitmen untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan sinergitas dalam setiap tahapan penegakan hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.