Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M. Abadi meminta agar pemerintah daerah untuk penyediaan jaringan listrik masyarakat di daerah pedalaman Kotawaringin Timur.
“Listrik di daerah pedalaman Kotim harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah,” katanya Jumat 11 April 2025.
Menurut Abadi saat ini masih banyaknya desa-desa di daerah pedalaman Kotim, terutama di wilayah Kecamatan Mentaya Hulu seperti Desa Kawan Batu, Desa Pantap Desa Kapuk, Desa Baampah belum belum merasakan falsilitas penerangan listrik.
” Ini merupakan bagian dari tanggungjawab Pemerintah Daerah Kotim,” tukas Abadi.
Sesuai Pasal 3 ayat 1 UU Ketenagalistrikan No. 30/2009 hal ini harus diprioritaskan, bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
Kemudian jelas Abadi, dilanjutkan pada Pasal 4 ayat 1 bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
“Jadi jelas Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah harus memperhatikan penerangan listrik bagi daerah yang belum dialiri listrik negara menjadi tanggungjawab Pemerintah untuk segera merealisasikannya terutama di daerah pedalaman di Kabupaten Kotawaringin Timur,” pungkasnya.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
