Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, Irawati menghadiri rapat evaluasi penanganan penduduk dampak konflik etnik yang digelar di ruang Anggre Tewu, Kantor Sekretaris Daerah (Setda) Kotim. Konflik etnis yang pernah terjadi awal 2001 lalu, membuat Pemkab Kotim mencari cara untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali.
Rapat evaluasi peraturan daerah (Perda) Kabuapten Kotim Nomor 5 tahun 2004 tentang penanganan penduduk dampak konflik etnik. Irawati, mengatakan gesekan antar etnik merupakan potensi ancaman yang perlu diwaspadai dalam tatanan berkehidupan di masyarakat.
“Ancaman diharmonisasi dan disintegrasi bangsa merupakan potensi ancaman yang perlu diwaspadai bersama. Hal tersebut merupakan indikator penting dalam menciptakan rasa aman di masyarakat,” kata Wakil Bupati Kotim, Irawati, 15 Mei 2024.
Konflik etnik dapat berpotensi mengganggu kondisifitas daerah di Kabupaten Kotim. Terlebih lagi konflik berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sehingga hal-hal demikian perlu dideteksi sedini mungkin agar tidak lagi terjadi di Bumi Habaring Hurung.
“Kita punya cerita kelam tahun 2001 lalu. Tentunya tidak ingin ini terjadi lagi. Pencegahan ini tidak hanya menjafi tugas TNI dan Polri tetapi harus bersama-sama,” ujarnya.
Masyarakat diminta terlibat untuk bersama-sama menjaga kondisifitas dan mencegah konflik terjadi. Peran aktif masyarakat dalam menjaga kerukunan antar SARA juga dinilai penting dalam mencegah konflik antar etnik terjadi.
“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak ikut terlibat dalam pembentukan kebijakan publik dan peran pemerintah daerah yaitu memberikan ruang untuk aspirasi masyarakat,” sebutnya.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
