Komisi I DPRD Kotim: Pejabat Harus Kerja Nyata, Bukan Hanya Duduk di Kursi Jabatan !

Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat daerah.

Anggota Komisi I, Muhammad Abadi menegaskan bahwa jabatan bukanlah hak istimewa untuk dinikmati, melainkan amanah yang wajib dijalankan dengan tanggung jawab tinggi.

Menurut Abadi, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi rutin dan objektif terhadap seluruh pejabat, baik di tingkat kepala dinas, kepala bidang, maupun pejabat fungsional lainnya.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap aparatur bekerja dengan integritas dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

“Seorang pejabat tidak hanya duduk di kursi jabatan. Ia harus hadir dengan kinerja, dedikasi, dan komitmen melayani rakyat. Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan mereka masih layak dipercaya,” ujar Abadi di Sampit pada 13 Oktober 2025.

Ia menilai, masih ada pejabat yang tampak pasif dan tidak menunjukkan terobosan selama menjabat.

Kondisi itu, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius agar tidak menghambat pelayanan publik dan pencapaian program pembangunan daerah.

“Kalau pejabat hanya diam tanpa ide dan inovasi, itu artinya jabatan tidak dijalankan dengan amanah. Pemerintah harus berani melakukan evaluasi terbuka, bahkan rotasi jika perlu,” tegasnya.

Abadi juga mengingatkan, reformasi birokrasi di Kotim harus menempatkan kompetensi dan prestasi kerja sebagai ukuran utama dalam promosi jabatan.

Ia menolak keras adanya praktik kedekatan pribadi atau kepentingan politik dalam penempatan posisi strategis.

“Kalau promosi jabatan hanya karena kedekatan, itu akan merusak sistem. Kita ingin aparatur yang loyal pada tanggung jawab, bukan pada orang tertentu,” katanya.

Menurutnya, sikap tegas pemerintah daerah dalam menilai dan menindaklanjuti hasil evaluasi akan menciptakan budaya kerja yang sehat dan profesional.

“Evaluasi rutin akan menjaga ritme kinerja dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Ini juga bagian dari kontrol moral terhadap pejabat publik,” tambahnya.

Ia pun berharap, Bupati Kotim bersama jajaran pimpinan daerah dapat menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembinaan dan perbaikan berkelanjutan, bukan sebagai ancaman bagi pejabat.

“Kita ingin birokrasi yang kuat, bersih, dan berintegritas. Kalau semua pejabat bekerja sungguh-sungguh, masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya,” tutup Abadi.