Dalam upaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menggelar rapat kerja dengan Dinas Perhubungan daerah setempat untuk mengeksplorasi berbagai strategi optimalisasi sektor perhubungan sebagai sumber PAD.
Rapat ini menyoroti pentingnya modernisasi sistem tarif, peningkatan layanan jasa transportasi publik dan terminal, serta penguatan regulasi demi mendongkrak kontribusi sektor perhubungan terhadap penerimaan daerah.
Anggota DPRD Murung Raya menekankan bahwa potensi PAD dari sektor ini belum tergali secara maksimal.
Salah satu anggota legislatif, Bebie, menyampaikan bahwa perangkat tarif dan layanan transportasi publik selama ini belum terintegrasi dengan baik sehingga masyarakat masih menghadapi pilihan terbatas dan sistem yang kurang efisien.
“Kita harus memperkuat transportasi publik yang aman, tertib, dan terjangkau—karena ini tidak hanya layanan bagi masyarakat, tetapi juga potensi penerimaan. Kalau tarif dan layanan sudah baik, PAD di sektor ini bisa meningkat signifikan,” kata Bebie.
DPRD meminta Dinas Perhubungan untuk melakukan kajian tarif kendaraan angkutan umum, menata terminal desa atau kecamatan, serta mendorong penerapan sistem digital pembayaran dan manajemen transportasi.
Regulasi yang mendukung, menurut dewan, harus ditetapkan agar semua potensi — mulai dari plat nomor, retribusi terminal, hingga izin angkutan — bisa memberikan kontribusi optimal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya, Yudi Hartono, menyatakan bahwa instansinya akan segera menyusun masterplan perhubungan yang memuat target PAD sektor ini.
Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan Unit Pelayanan Terminal, operator angkutan, dan teknologi informasi untuk memperbaharui sistem pembayaran dan pengelolaan armada.
“Kami menyadari bahwa layanan masih harus ditingkatkan dan sistem pembayaran harus direformasi. Tahun depan kami targetkan sistem digitalisasi dan pembenahan terminal agar sektor transportasi bisa berkontribusi lebih besar terhadap PAD,” ujar Yudi Hartono.
Selain itu, DPRD dan Pemda sepakat bahwa peningkatan PAD melalui sektor perhubungan juga harus disertai dengan peningkatan pelayanan publik yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Terminal yang bersih, angkutan yang tepat waktu, dan tarif yang transparan dianggap menjadi faktor penting agar masyarakat mau menggunakan moda transportasi publik secara rutin.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk menggeser fokus kebijakan dari hanya mengandalkan PAD tradisional menuju sistem PAD yang modern dan berkelanjutan.
Dengan strategi yang tepat, DPRD Murung Raya yakin bahwa sektor perhubungan dapat menjadi salah satu pilar baru penerimaan daerah yang sekaligus memperkuat konektivitas serta mobilitas warga.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
