Bupati Murung Raya, Heriyus, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan kabupaten berjalan transparan, tertib, dan akuntabel.
Turut mendampingi Bupati, Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, para pimpinan perangkat daerah, serta pejabat keuangan terkait.
Penyerahan dilakukan sebagai langkah awal untuk pemeriksaan audit oleh BPK, sebelum LKPD diajukan ke DPRD.
Bupati Heriyus menegaskan bahwa penyusunan LKPD dilakukan dengan cermat dan penuh tanggung jawab, agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
“LKPD ini adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum disampaikan ke DPRD. Oleh karena itu, kami pastikan penyusunannya dilakukan dengan sebaik-baiknya, agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Bupati.
Proses audit BPK akan menilai kewajaran penyajian laporan, efektivitas belanja daerah, dan kepatuhan administrasi keuangan terhadap regulasi yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya menegaskan kesiapan mendukung proses audit secara penuh, termasuk penyediaan dokumen dan keterangan yang diperlukan.
“Kami menyambut baik proses pemeriksaan BPK ini. Hal ini merupakan kesempatan bagi kami untuk menunjukkan transparansi dan tata kelola keuangan yang baik. Semua perangkat daerah diarahkan untuk kooperatif dan terbuka,” tambah Bupati.
Penyerahan LKPD ini juga menjadi wujud komitmen Pemkab Murung Raya untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Dengan pengelolaan keuangan yang jelas dan bertanggung jawab, pemerintah daerah berharap pembangunan dan layanan publik dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat kabupaten.
“Setiap rupiah APBD harus tepat sasaran. Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi bagian dari pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Bupati.
Dengan langkah ini, Pemkab Murung Raya menegaskan prinsip good governance sebagai fondasi pembangunan, sekaligus menunjukkan keseriusan dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
