Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan setara melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
Hal ini disampaikan dalam kegiatan advokasi dan penguatan kapasitas bagi Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) di Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Rabu (17/9/2025).
Bupati Murung Raya Heriyus melalui Wakil Bupati Rahmanto Muhidin saat membuka kegiatan menekankan bahwa pembangunan yang responsif gender merupakan amanah undang-undang sekaligus kebutuhan nyata masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh agar setiap program dan kebijakan pembangunan di Murung Raya terintegrasi dengan prinsip kesetaraan.
“Pembangunan tidak boleh meninggalkan salah satu kelompok, baik laki-laki maupun perempuan. PUG ini adalah instrumen penting untuk memastikan semua warga mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi,” kata Rahmanto.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan konsistensi di seluruh OPD agar implementasi PUG berjalan maksimal. Untuk itu, Pemkab Murung Raya segera menetapkan narahubung atau liaison officer (LO) minimal dua orang di setiap perangkat daerah melalui SK Bupati.
Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan kesinambungan data, komunikasi, dan pertanggungjawaban dalam setiap evaluasi PUG.
“Silakan nanti disiapkan nota pertimbangan agar ada penetapan resmi. Bisa sekretaris dinas, kabid, atau pejabat lain yang ditugaskan, sehingga koordinasi PUG tidak lagi berganti-ganti orang dan bisa fokus,” jelas Wabup.
Plt Kepala DP3ADALDUKKB Murung Raya, Lynda Kristiane, dalam laporannya menyampaikan bahwa berdasarkan data tahun 2024, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Murung Raya masih berada di angka 68,81 persen.
Sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat 0,619, yang menandakan masih adanya ketimpangan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.
Ia menegaskan, rendahnya IPG dan tingginya IKG menjadi tantangan serius yang harus diatasi secara bersama-sama melalui Pokja PUG dan peran aktif seluruh OPD.
“Kami menyadari bahwa PUG bukan hanya urusan satu dinas, melainkan tanggung jawab lintas sektor. Karena itu kegiatan ini diharapkan memperkuat kapasitas dan komitmen Pokja PUG dalam mendorong kesetaraan gender di Murung Raya,” terang Lynda.
Rahmanto menambahkan, arah kebijakan Pemkab Murung Raya selaras dengan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 2025–2029, khususnya poin keempat mengenai penguatan sumber daya manusia, kesetaraan gender, serta peran perempuan.
“Visi Murung Raya Emas yang kita usung juga menekankan pada pembangunan SDM yang unggul. Kesetaraan gender adalah salah satu fondasi utama agar perempuan dan laki-laki bisa berkontribusi optimal menuju Murung Raya yang lebih maju,” pungkas Rahmanto.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
