banner 130x650

Pengerjaan Proyek Infrastruktur Kotim Dimulai Awal 2023, Jangan Kasih Kendor!

Kotim
Foto : Wakil Ketua II DPRD Kotim - H Hairis Salamad

Wakil Ketua II DPRD Kotim, Kalimantan Tengah mendorong agar pemerintah daerah melakukan pengerjaan infrastruktur dalam program kerja yang sudah diketuk belum lama ini pada awal Januari 2023 nanti.

H Hairis Salamad, Wakil Ketua II DPRD Kotim mendorong pemerintah daerah yang melangsungkan proyek infrastruktur di beberapa titik dalam kota Sampit, baik berupa perbaikan jalan di Ki Hajar Dewantara dan lokasi lainnya.

“Kami melakukan tugas dan fungsi yang melekat yakni pengawasan. Untuk itu kami minta pembangunan terutama untuk pekerjaan fisik dapat dilaksanakan di awal tahun karena nantinya akan berpengaruh kepada serapan anggaran serta  memberikan waktu yang mendukung untuk pelaksanaan proyek fisik tersebut selesai sesuai target,” ungkap Hairis pada Kamis, 27 Oktober 2022.

BACA JUGA :  Ketua Fraksi Partai PKB DPRD Kotim Pemda Segera Perbaiki Kerusakan Jalan
infrastruktur
Photo : Kondisi jalan rusak di Ki Hajar Dewantara yang seharusnya menjadi pergerakan pemerintah (dok.Kharisma)

Menurutnya, akumulasi waktu di triwulan pertama harus dilakukan maksimal, melalui proses pelelangan terlebih dahulu. Sehingga pada proses tahapan kedua, setiap proyek dalam bentuk fisik bisa mencapai 60 hingga 70 persen dikerjakan.

“Dengan demikian daya serap anggaran bisa maksimal dan di triwulan kedua pengerjaan setiap proyek fisik bisa mencapai 60 hingga 70 persen dikerjakan,” timpalnya.

Baca Juga :

Ingat! Hewan Langka di Kotawaringin Timur Harus Dilindungi

Di sisi lain legislator Partai Amant Nasional ini juga menegaskan agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kotim bisa berjalan dengan baik, maka perlu proses yang baik dan benar sehingga bisa mencapai percepatan daya serap anggaran bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA :  DPRD Kotim Inginkan Terowongan Nur Mentaya Tiru Perilaku Wisata Pujasera Kebonrojo

“Kami juga menedesak kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk bertanggung jawab dan harus bisa menekan kepala SOPD agar progres pembangunan bisa dikerjakan diawal tahun, dan juga efektivitas anggaran dalam mendorong perekonomian daerah bisa terwujud lebih cepat,” tutupnya.


Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

You cannot copy content of this page

Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca