Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Kalimantan Tengah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan andil dalam upaya meredam konflik antara Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan petani kelapa sawit.
Bambang Handoko menyebutkan ada banyak kasus konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah yang penanganannya lamban. Sehingga, hal itu berdampak pada aktivitas petani kelapa sawit setempat.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan harus menjalankan prosedur sebagai administrator daerah yang berfungsi untuk mendukung serta membantu petani kelapa sawit,” kata H Bambang Yantoko pada Senin, 13 Maret 2023.
Baca Juga :
DPRD Seruyan Tegaskan Pemkab Tuntaskan Pembangunan Rumah Ibadah di Dapil II
Ditambahkan, selain membantu dan mendukung penyelesaian konflik antara kedua belah pihak, seyogyanya Pemkab Seruyan juga mampu memberikan solusi terkait ketersediaan pupuk dan bibit.
“Kita semu berharap, Pemkab Seruyan dapat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan pupuk dan bibit, mengingat tidak semua petani di Bumi Gawi Hatantiring ini adalah kelas masyarakat atas,” pungkasnya.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
