Program MBG dan Harapan Wakil Bupati: Sebuah Realita yang Perlu Dikritisi

Aktivis Mahasiswa Mandailing Natal, Lukmanul Hakim, memberikan kritik terhadap pernyataan Wakil Bupati Mandailing Natal terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Wakil Bupati berharap agar kebutuhan pokok program ini dapat disuplai secara mandiri, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal.

Namun, Lukmanul Hakim menilai bahwa harapan ini sulit tercapai jika peran Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal tidak optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian keluar masuknya komoditas kebutuhan pokok.

” Fungsi pengawasan dan pengendalian keluar masuk komoditas kebutuhan terhadap kebutuhan MBG oleh Dinas Perdagangan harus dioptimalkan,” katanya, Jumat 20 Juni 2024.

Lukmanul Hakim menyatakan bahwa komoditas dari luar daerah terus mengalir deras ke pasar-pasar lokal tanpa filterisasi dan pengaturan yang berpihak pada produk-produk lokal.

“Akibatnya, produk pertanian dan kebutuhan pokok dari masyarakat lokal kalah bersaing, baik dari segi harga maupun kuantitas, sehingga mematikan semangat petani dan pelaku usaha kecil lokal,” terangnya.

Lukmanul Hakim mendesak agar:

1. Dinas Perdagangan mengambil langkah tegas dan terukur dalam mengontrol arus keluar-masuk komoditas kebutuhan pokok.
2. Kebijakan afirmatif diterapkan bagi komoditas lokal agar bisa bersaing secara sehat di pasar daerah sendiri.
3. Dinas terkait segera duduk bersama dengan pelaku UMKM, petani, dan distributor lokal untuk membangun skema distribusi dan perlindungan harga yang adil.

Lukmanul Hakim menyatakan bahwa Program MBG adalah langkah yang baik, namun tanpa kebijakan pendukung yang konkret, harapan tinggal harapan.

“Pemerintah daerah untuk bekerja nyata dan berpihak pada ekonomi rakyat, serta memastikan bahwa bahan pangan seperti sayuran, telur, dan beras benar-benar dibeli dari petani lokal,” desaknya.

Lukmanul Hakim juga menekankan bahwa prioritas pembangunan harus difokuskan pada membangun sistem distribusi pangan yang memberdayakan petani kecil, koperasi lokal, UMKM, dan pelaku usaha tani perempuan yang sering kali tidak terlibat dalam proyek kepemerintahan Mandailing Natal.