Save PPPK Madina 2023, Puluhan Mahasiswa Aksi Jilid II

Save PPPK Madina 2023 Puluhan Mahasiswa melakukan Aksi Demo Jilid II menuntut Ketua DPRD Mundur Dari Jabatannya, pada hari Rabu (31/7/24). 

Puluhan mahasiswa dan pemuda Mandailing Natal demo di kantor Bupati dan kantor DPRD kabupaten Mandailing Natal terkait permasalahan PPPK 2023 yang sampai pada hari ini tidak ada kejelasan nasib para tenaga honorer yang melamar PPPK 2023 baik dinas pendidikan maupun dinas kesehatan.

Adanya dugaan permainan kasus PPPK 2023 yang sampai pada saat ini timbul permasalahan baik yang menang PPPK 2023 maupun yang kalah.

Para pelamar PPPK 2023 di tuntut tetap mengajar/bekerja tetapi tidak ada kejelasan nasib sehingga tidak mendapat gaji sementara mereka mempunyai tuntutan hidup baik sebagai orang tua maupun yang lain.

“Kami mahasiswa merasa miris atas tidak adanya solusi yang tepat baik dari bupati madina maupun dewan perwakilan rakyat Mandailing Natal,” kata para mahasiswa saat demo.

Mahasiswa sempat bakar ban dan adu dorong dengan aparat kepolisian yang mengawal aksi mahasiswa mencoba masuk ke dalam kantor DPRD untuk menjumpai ketua DPRD Madina, supaya memberi klarifikasi atas ucapannya saat aksi pertama para pelamar pppk 2023 yang mengatakan “Jangan ajari kami, yakinlah bahwa kami adalah wakil kalian kami akan memperjuangkan hak bapak ibu maksimal dengan cara apapun”.

“Kami mahasiswa ingin bertanya siapa yang telah diperjuangkan atas ucapan Ketua DPRD madina,” tanyanya.

Pajarur Rohman kordinator aksi menyebutkan dalam orasinya “Bupati Batubara sudah menjadi tersangka Bupati Madina kapan?,” katanya.

Kami juga ingin proses hukum atas dugaan permainan PPPK 2023.

“Siapapun yang terlibat atas dugaan suap PPPK maka proses secara hukum yang berlaku jangan ada yang di tutup tutupi sehingga rakyat tahu siapa yang telah mendzolimi para pelamar PPPK 2023 karna kami menduga masih banyak yang ikut serta dalang permainan PPPK yang belum di sentuh hukum,” tegasnya.

Adapun tuntutan aksi mahasiswa :

1. Meminta kepada bupati kabupaten Mandailing natal untuk memberi kejelasan atas nasib para pelamar PPPK 2023 baik di dinas Pendidikan atau dinas Kesehatan baik yang lolos maupun yang belum lolos seleksi karena sudah 7 bulan tidak menerima gaji tapi dituntut untuk terus bekerja.

2. Meminta Bupati dan wakil Bupati untuk mencopot dan menonjobkan semua ASN yang terlibat dugaan pemerasan/suap kasus PPPK 2023 baik di lingkungan kantor bupati, dinas pendidikan dan dinas Kesehatan baik kadis, kabid bahkan sekda sekalipun.

3. Meminta Bupati dan wakil bupati madina untuk segera mundur dari jabatannya karena dinilai gagal dalam memimpin madina dan diduga dalang dari semua kasus PPPK 2023.

4. Meminta kepada ketua DPRD Madina untuk membuka suara siapa saja oknum yang terlibat dugaan pemerasan/suap kasus PPPK 2023 karena kami menduga masih banyak pejabat pemerintah daerah maupun anggota DPRD yang terlibat dalam kasus PPPK Madina 2023.

5. Meminta kepada DPRD Madina untuk berperan penuh dalam penanganan kasus PPPK 2023 jangan hanya diam anda adalah wakil rakyat yang semestinya memperjuangkan hak rakyat.

6. Meminta kepada APH untuk segera mengusut tuntas dugaan pemerasan/suap kasus PPPK 2023 baik di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Mandailing Natal.

7. Meminta APH untuk memberi transparansi proses hukum atas tersangkanya kadis pendidikan, kaban BKPSDM, ketua DPRD dan tersangka lainnya.

8. Meminta APH untuk serius jangan ada yang ditutup-tutupi siapapun yang terlibat atas dugaan pemerasan/suap kasus PPPK 2023 baik Bupati dan Wakil Bupati, Kepala dinas, kabid, anggota DPRD, dan oknum lainnya tangkap dan penjarakan.

9. Meminta kepada APH untuk mengusut tuntas dan jangan lamban untuk menangani kasus ini sehingga tidak timbul opini-opini liar di tengah-tengah masyarakat.

10. Meminta kepada Ketua DPRD Madina untuk mundur dari jabatannya.

(Tim)