30 Rekomendasi DPRD Kotim Terhadap LKPJ Bupati Kotim, Bidang Kesehatan dan Pendidikan Dinilai Krusial !

DPRD kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar rapat paripurna ke-1 masa persidangan 3 terkait rekomendasi DPRD terhadap laporan LKPJ Bupati Kotim tahun 2024 pada Senin, 21 April 2025.

Rimbun, Ketua DPRD Kotim menyampaikan kegiatan ini sebagai pondasi keberhasilan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, hal ini adalah sebagai bahan evaluasi dan kontribusi positif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur kedepan.

“Adanya kebersamaan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mensejahterakan masyarakatnya. Sebagaimana hasil yang sudah dicapai melalui LKPJ yang disampaikan tentu saja DPRD memberikan Apresiasi dan penghargaan atas kerja keras dan prestasi yang dicapai di tahun anggaran 2024,” ungkap Rimbun kepada media MentayaNet.

Berdasarkan hasil kajian, analisis, masukan yang bersifat normatif melalui pembahasan yang dilakukan secara internal oleh DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, pihaknya merekomendasikan :

1. Koordinasi dan komunikasi serta sinergitas antar SOPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa hendaknya lebih ditingkatkan, agar semua kegiatan pembangunan di lapangan mendapat dukungan dan dimonitor pelaksanaannya oleh aparat Pemerintahan dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Kecamatan sampai Kelurahan dan Desa;
2. Agar melakukan perbaikan tata kelola Pemerintahan yang baik dan harus dijadikan isu penting dalam konteks regional. wujud dari tata kelola Pemerintahan ini akan dapat dilihat hasilnya dari indikator menurunnya tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi;
3. Harus ada upaya yang terencana dan serius dalam pengalokasian dana dan perencanaan program strategis serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan maupun kesehatan;
4. Peningkatan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi, untuk peningkatan PAD;
5. Agar lebih meningkatkan program-program pendidikan luar sekolah diantaranya keterampilan, kecakapan hidup (life skill), dalam rangka mengurangi angka pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;
6. Agar melakukan langkah-langkah antisipasi supaya tidak terjadi permasalahan pada Tahun Anggaran yang akan datang;
7. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan masalah kesehatan masyarakat memegang peran strategis dalam upaya keberhasilan pembangunan dari aspek jasmani bahkan berimbas pada aspek rohani;
8. Perlu mendapat perhatian serius tentang kurangnya ketersediaan obat-obatan gratis di puskesmas dan pustu dan peningkatan peran serta masyarakat melalui posyandu;
9. Agar setiap program kegiatan fisik maupun prasarana dilakukan perencanaan yang matang, dan waktu pelaksanaan harus lebih awal tidak mepet pada akhir tahun anggaran;
10. Anggaran tahun yang akan datang program yang bersentuhan dengan ekonomi kerakyatan seperti irigasi, jalan usaha tani, bantuan bibit dan bantuan tersebut lebih diperbesar agar lebih merata;

11. Dengan keterbatasan anggaran daerah yang bersumber dari APBD, hendaknya dipertimbangkan untuk pembangunan fisik yang berskala besar dapat diusahakan melalui dana APBD propinsi maupun APBN;

12. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa desa masih banyak yang belum terealisasi pembangunannya dan juga infrastruktur yang kurang diperhatikan di desa-desa;

13. Pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dalam membuka isolasi daerah dan kepentingan ekonomi masyarakat serta kepentingan lainnya, hendaknya dapat terealisasi sepenuhnya di tahun berikutnya;

14. Produktifitas hasil panen padi di sentra-sentra persawahan harus ditingkatkan;

15. Agar program dan kegiatan budaya dan pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Timur belum secara insentif bisa dilaksanakan karena Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum mampu menggandeng investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Timur;

16. Meningkatkan bantuan langsung kepada petani kebun, baik berupa bibit tanaman karet maupun sawit yang diharapkan masyarakat;

17. Penanganan masalah plasma sawit dan sengketa lahan belum ditangani secara serius dan tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;

18. Masih minimnya program budidaya perikanan di desa-desa yang berpotensi untuk pembangunan budidaya perikanan pada desa-desa yang lahannya sudah sempit akibat pembangunan PBS sawit;

19. Agar ditingkatkan dan penanganan khusus terhadap para nelayan, dalam hal penanganan permodalan usaha, fasilitas penangkapan ikan maupun bimbingan teknis;

20. Belum adanya komoditi andalan daerah yang menjadi primadona produksi Kabupaten Kotawaringin Timur selain produksi hasil PBS;

21. Masih belum tuntasnya penanganan penertiban perindustrian BBM bersubsidi di semua BPHU yang barada di wilayah kotawaringin timur;

22. Memberikan data dan dukungan secara berkelanjutan kepada PLN agar secepatnya merealisasikan keberadaan pemasangan listrik di desa yang belum di aliri listrik;

23. Belum adanya penanganan yang serius terhadap usaha pertambangan rakyat, sehingga mereka masih melakukan penambangan secara ilegal;

24. Untuk pelaksanaan pasar murah Agar lebih mengena dan tepat sasaran di lakukan di kecamatan-kecamatan;

25. Untuk bansos agar di di data ulang karna tidak tepat sasaran;

26. Pembangunan infrastruktur jalan desa masih belum merata agar lebih memperhatikan mengingat sebagai percepatan perekonomian pedesaan;

27. Masih banyak desa-desa yang belum menikmati aliran listrik/gelap;

28. Masih banyak warga yang belum tersalurkan air bersih/PDAM khususnya di desa-desa;

29. Peningkatan status Rumah Sakit Pratama menjadi Rumah Sakit Tipe D;

30. Pemerintah membangun komunikasi kembali agar terbangunnya Rumah Sakit Swasta yang ada di kabupaten Kotawaringin Timur.

Dirinya mengharapkan melalui Rekomendasi DPRD kabupaten Kotawaringin Timur terhadap LKPJ Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, sehingga menjadi acuan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka perbaikan pelayanan dan pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya.

“Harapnya ini menjadi pertimbangan serius dan dapat dilaksanakan dalam RPJMD yang akan datang ini,” tutupnya.