Bikin Tercengang! Edy Mulyadi Yang Hina Kalimantan?DPRD Kotim : Berikan Hukuman Sesuai Aturan Berlaku

Pada akhir – akhir ini nama Edy Mulyadi kian menjadi sorotan jagat maya terutama sudah banyak sekali tersebar videonya mengenai penghinaan terhadap masyarakat suku Kalimantan. Atas video yang tersebar tersebut, kian menuai Pro dan Kontra dari Masyarakat.

Hal tersebut terjadi setelah Edy Mulyadi mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial lewat sebuah video yang viral. Pernyataan kontroversial yang dilontarkan Edy Mulyadi terkait lokasi ibu kota negara yang baru, yaitu Kalimantan.

Edy Mulyadi menyebut lokasi Ibu Kota Negara sebagai tempat jin membuang anak. Edy juga menarasikan IKN merupakan pasar kuntilanak dan genderuwo.

“Bisa memahami gak, ini ada tempat elite punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendirian lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak,” ungkap Edy.

Sontak saja, pernyataan Edy Mulyadi itu menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Bahkan Edy Mulyadi dilaporkan Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur ke Polresta Samarinda. Diketahui bahwa Edy juga merupakan seorang Wartawan senior.

Ia pernah terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, Edy Mulyadi mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Ia maju dari daerah pemilihan (dapil) Jakarta 3 meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Namun Edy Mulyadi gagal ke Senayan karena hanya meraup 7.416 suara. Saat ini, Edy Mulyadi tidak lagi berada di PKS. Seperti dikatakan Jubir PKS Ahmad Mabruri, setelah proses pemilu usai hingga kini, Edy Mulyadi tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS. Namun, ia membenarkan, Edy Mulyadi pernah menjadi caleg PKS pada Pemilu 2019.

Atas kejadian tersebut, M.Abadi Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim turut memberikan komentarnya sebagai masyarakat yang juga merupakan masyarakat Kalimantan.

“Kita minta dengan tegas, agar ia diberikan proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tutur M.Abadi kepada Mentayanet.com, Selasa, 25 Januari 2022.

“Apalagi diketahui ia bekerja sebagai seorang wartawan, seharusnya lebih bijak dalam melontarkan suatu pendapat pikirannya terutama mengkaitkan dengan suku dan ras, dan semoga ini menjadi pembelajaran kedepannya bagi seluruh elemen,” tutup M. Abadi di DPRD Kotim.