Dugaan Pungli Sertifikasi Guru Mencuat, Komandan Madina Desak Bupati Copot Kabid PTK

Ketua Komandan Madina (Koalisi Mahasiswa Pemuda Mandailing Natal), Robi Nasution, mendesak Bupati Mandailing Natal segera mengevaluasi menyeluruh kinerja Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kabid PTK) Dinas Pendidikan Madina. Kabid PTK dinilai tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal.

Desakan itu muncul dari temuan lapangan terkait dugaan praktik pungutan liar saat pencairan dana sertifikasi guru tahun anggaran 2026. Berdasarkan informasi dari sejumlah tenaga pendidik, terdapat pungutan dengan nominal bervariasi Rp100.000 hingga Rp200.000 per guru. Polanya diduga sistemik.

“Kami melihat benang merah antara dugaan pungli sertifikasi dengan buruknya pengelolaan administrasi dan pembinaan tenaga pendidik. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegas Robi, Senin 4/5/2026.

Komandan Madina juga menyoroti mandeknya proses kenaikan pangkat dan golongan guru. Berdasarkan pengakuan sejumlah guru, pengusulan dan realisasi kenaikan pangkat terkesan stagnan dan tidak menunjukkan perkembangan jelas, meski sebagian guru telah memenuhi syarat.

Masalah serupa terjadi pada Uji Kompetensi (Ukom) guru 2026. Di tingkat daerah, proses Ukom dinilai tidak efektif, minim kepastian, dan tidak dikelola maksimal oleh pihak berwenang. Kondisi ini memicu kebingungan dan keresahan guru yang butuh kepastian pengembangan karier.

Robi menegaskan, rentetan persoalan itu mencerminkan ketidakmampuan Kabid PTK mengelola bidangnya secara profesional. Jika dibiarkan, dampaknya menurunkan motivasi, kesejahteraan, dan kualitas tenaga pendidik di Mandailing Natal.

“Kami mendesak Bupati Madina tidak tinggal diam. Segera evaluasi menyeluruh Kabid PTK. Jika terbukti tidak mampu jalankan tupoksi, harus segera dicopot. Dunia pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh ketidakmampuan birokrasi,” tegasnya.

Komandan Madina menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan mendorong transparansi serta akuntabilitas di sektor pendidikan. Pihaknya membuka ruang bagi guru untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan demi perbaikan sistem pendidikan Madina.

“Ini bukan sekadar kritik, tapi tanggung jawab moral kami sebagai masyarakat untuk memastikan pendidikan di Madina berjalan adil, transparan, dan profesional,” tutup Robi.