Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mempertanyakan lahan yang nantinya akan dialokasikan menjadi program cetak sawah dari pemerintah pusat di Kotim.
M Abadi, Anggota fraksi PKB DPRD Kotim menyebutkan program cetak sawah tidak sedikit memakan lahan. Sebagaimana dengan rencana luasan 58 ribu hektare, mengingat lahan di Kotim habis untuk ekspansi sawit.
”Yang pertama kami pertanyakan itu, lahan yang mana sampai 58 ribu hektare? Saat ini, untuk mencari 10 ribu hektare saja saya kira tidak mudah, karena ekspansi sawit semua,” kata Abadi pada Jum’at, 27 September 2024.
Dia menuturkan, sebagian besar lahan masyarakat di Kotim beralih fungsi ke sawit. Selain itu, juga diberikan perluasan izin ke perkebunan besar.
”Salah satunya yang saya masih ingat itu adalah di Cempaga. Lahan irigasi yang harusnya untuk pertanian warga, kenapa bisa di situ ada izin perusahaan sawit? Sementara proyek pemerintah jor-joran membangun irigasi. Ini bentuk kesalahan dari pemerintah kita juga terlalu rajin memberikan izin lokasi,” tegasnya.
Dia menyangsikan program cetak sawah yang ditargetkan untuk Kotim bisa direalisasikan. Meski demikian, dia berharap 58 ribu hektare ini bisa terpenuhi dengan syarat dibagi ke beberapa wilayah dan kecamatan di Kotim untuk mengembangkannya.
”Kalau ini dipecah-pecah, misalnya di Cempaga diberikan 5.000 hektare, di Bagendang 10 ribu hektare, dan di Teluk Sampit 10 ribu, Pulau Hanaut 10 ribu hektare, bisa saja terpenuhi. Sisanya dibagi-bagi ke kecamatan lain,” ujar Abadi.
Kotim sebelumnya dijadikan sebagai penyangga pangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan mendapat jatah program cetak sawah seluas 58.000 ribu hektare dari Kementerian Pertanian.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim Sepnita mengatakan, Kalteng ditargetkan bisa mencetak sawah mencapai satu juta hektare yang dilakukan dalam beberapa tahapan.
Untuk tahap awal, target perluasan cetak sawah Kalteng sekitar 400.000 hektare yang dibagi ke sejumlah kabupaten. Salah satunya Kotim yang mendapat jatah 58.000 hektare pada 2025.
”Program ini nanti ditangani pemerintah pusat. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana, sehingga kita menjadi lumbung pangan penyangga IKN,” ujarnya.
Perluasan cetak sawah merupakan program nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan. Pasalnya, saat ini terjadi penurunan produktivitas karena beberapa negara yang awalnya mengekspor beras ke negara lain, termasuk Indonesia, menghentikan ekspor tersebut.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
