DPRD Kotim Harap Tidak Ada Konflik Saat Evaluasi Ulang Tekon

DPRD Kotim berharap dampak evaluasi tenaga kontrak diantisipasi dengan baik agar tidak menimbulkan masalah baru.

Pemkab Kotim akan melakukan evaluasi tenaga kontrak pada Senin, 25 Juli 2022 mendatang. Dari sekitar 3.500 tenaga kontrak yang mengikuti seleksi ulang, sebanyak 1.041 orang dinyatakan tidak lulus dan kontrak kerjanya berakhir pada 30 Juni 2022 lalu.

“Permasalahan tenaga kontrak daerah menjadi masalah utama yang kami soroti. Kami berharap benang kusut ini dapat terselesaikan dengan baik,” ucap Hairis Salamad pada Jum’at, 22 Juli 2022.

Baca Juga : Wow! Bupati Kotim Beri Bonus Petugas Depo Sampah

Ia menjelaskan, Pemerintah daerah memberi kesempatan kedua bagi 1.041 eks tenaga kontrak tersebut mengikuti seleksi kedua. Namun kuotanya diperkirakan berkurang karena pemerintah daerah menghitung ulang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Hairis Salamad menilai perlu diantisipasi adanya dampak penghapusan tenaga kontrak, khususnya di daerah kabupaten Kotawaringin Timur. Kebijakan ini dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

dprd kotim — Photo : Seorang eks tenaga kontrak yang menangis karena tidak terima atas hasil evaluasi tenaga kontrak

Dampak yang mungkin muncul adalah terganggunya pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal itu lantaran bisa saja ada fasilitas kesehatan dan sekolah, khususnya di pelosok yang terganggu, bahkan terancam tutup lantaran pegawainya tidak lulus seleksi ulang tenaga kontrak.

Sementara itu, dikhawatirkan dampak lain yang sangat memprihatinkan adalah di sektor ketenagakerjaan. Penghapusan tenaga kontrak akan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran di kabupaten kotim.

Baca Juga : Ketua DPRD Kotim Apresiasi Hadir Petani Millenial di Sampit

Kendati demikian ia meminta kepada seluruh tenaga kontrak yang ada, guna mengikuti seleksi ulang Tenaga Kontrak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Kami berharap terkait tenaga kontrak yang tidak diperpanjang lagi agar pemerintah daerah bisa memberikan penghargaan maupun perhatian terhadap mereka yang sudah berjasa. Selama ini mereka turut serta membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tutup Hairis Salamad.